Bush yang Kesepian dan Paman Sam yang Siap Berpaling

Pasca-Pemilu Sela 2006 Amerika Serikat
Bush yang Kesepian dan Paman Sam yang Siap Berpaling

Dua tahun sisa pemerintahan Presiden George W. Bush tampaknya tidak akan menyenangkan. Kemungkinan besar, Gedung Putih akan semakin gerah menurutnya. Pemilu sela Amerika Serikat yang berakhir pada 9 November lalu telah menjadi bukti tentang adanya semacam referendum rakyat untuk mengucilkan Bush, dan menata ulang politik Amerika ke depan. Partai Demokrat memenangi kontes demokrasi, dan menggusur kekuasaan Republikan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah berlangsung selama 12 tahun.
Para pemilih telah bicara, tulis harian terkemuka The Washington Times (9 Nov. 2006), dengan cara yang tajam dan menyakitkan, tentang inkompetensi Partai Republik dan konvoi perang Presiden George W. Bush ke Irak. Dikabarkan, 41 persen rakyat merasa “sangat tidak puas” dengan kinerja Bush dan Kongres yang dijalankan Partai Republik. Dari sini, vox populi jelas dan keras. Mereka mengutuk skandal korupsi, ekonomi, terorisme, dan Irak. Barangkali hanya karena nama Bush tidak tertulis di kertas suara, maka para pemilih menghukum partainya.
Kesepian Bush bermula di sini. Kontraterorisme (yang membuatnya sangat agresif dan malah membuat rakyat semakin merasa tak aman) dan kontra-Irak adalah program andalan Bush. Bisa dibilang, kedua kebijakan luar negeri itulah yang menegaskan eksistensi Bush dalam memimpin AS. Ia pun sangat percaya diri dalam dua hal itu: mayoritas Republikan memenuhi Parlemen, dan ia beroleh dukungan penuh dari partainya.
Persoalan muncul karena Bush bukanlah seorang politisi yang lentur (dalam pengertian lincah dalam pergerakannya) seperti Lyndon Johnson atau Bill Clinton. Ia telah menjadikan kedua program itu sebagai sesuatu yang personal, dan berbangga diri dengan ideologi “garis keras” yang dianutnya. Bush tidak mau mundur sejengkal pun. Ia tidak mau mengakui kegagalannya di Irak secara terang-terangan dan hanya bilang: “Irak butuh pendekatan baru.” Itulah kira-kira alasan rakyat yang terutama, yang membuat Bush harus menelan pil pahit pemilu sela 2006.
Tak heran, rakyat berpaling ke para Demokrat. Rakyat menyalahkan pemerintahan Bush yang melempem. Hasilnya, ramai-ramai para kandidat Republik bertumbangan. Sebagai konsekuensinya, mayoritas kursi Senat dan Parlemen pun dimandatkan ke Demokrat. Di Senat, Demokrat lantas mempunyai 51 suara, sementara Republik merangkum 49 orang. Di Parlemen, rakyat mengutus 232 Demokrat, dan memberikan 203 sisa kursi ke Republikan.
Kentara betul bahwa selain bermaksud menghukum Bush, rakyat ingin Paman Sam berubah. Gayung pun bersambut. Kandidat terkuat dari Partai Demokrat untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Nancy Pelosi, selepas berbicara dengan Bush telah memutuskan rencana “balas dendam” selama dua tahun ke depan. Ia akan membuat Parlemen meloloskan undang-undang tentang peningkatan upah minimum, pemotongan bunga pinjaman siswa, juga mereformasi praktik-praktik lobi. Bahkan setelah pengumuman kemenangan Demokrat, Pelosi yang diundang dalam perjamuan makan dengan Presiden Bush berhasil menekankan “pendekatan baru untuk Irak”.
Agenda jangka pendek Pelosi, yang secara dramatis disebut sebagai “Rencana 100 Jam”, itu menandakan bahwa Paman Sam siap berbenah. Paling tidak di dalam negerinya sendiri, sebab para pengamat mengira bila kebijakan luar negeri AS tak akan banyak berubah. Secara sederhana, peralihan kekuasaan di Kongres tidak berarti perubahan kebijakan luar negeri. Bagi Bush, tetap ada beberapa “hal mendasar” yang harus “berada pada jalurnya”.
Yang pasti, ini adalah tentang “Perang Melawan Terorisme”. Konstitusi AS jelas-jelas memberikan memberikan tanggung jawab besar kepada Gedung Putih (lebih besar daripada Kongres) untuk berurusan dengan pihak atau negara lain yang mengancam Amerika. Kekuatan Bush terletak di sini. Ia adalah satu-satunya orang AS yang bisa seenaknya mengubah haluan politik luar negeri Washington. Sebagai presiden, ia punya semacam hak prerogatif untuk melindungi setiap inchi dari tubuh Paman Sam, dan karena butuh alokasi anggaran yang besar, ia tak akan ragu bila harus bertarung dengan masing-masing orang di Kongres untuk menyampaikan kebenaran dari rumusan kebijakan luar negeri semacam itu. Strategi Ketahanan Nasional yang mengutamakan demokrasi dan mencegah aksi terorisme agaknya akan menjadi kekal di bawah desakan Bush.
Kemudian, tentang Irak. Kongres punya kekuatan konstitusional untuk menghentikan perang, sebagaimana pernah terjadi pada Perang Vietnam 1974. Hanya, Demokrat tidak terlalu bodoh untuk langsung memotong agresi Bush (dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld yang baru saja mengundurkan diri). Penghentian anggaran Perang Irak dan penarikan pasukan AS hanya akan menampar muka sendiri. Katastrofi AS di Irak adalah problem riil. Namun, pergi begitu saja dari negeri Saddam Hussein itu hanya akan membuahkan kecaman dalam negeri dan dunia karena berkesan “cuci tangan”. Lagi pula, Demokrat pasti lebih memilih “memelihara” Perang Irak sebagai sarana untuk menekan lawannya: bahwa persoalan terletak di Bush dan Partai Republik-nya.
Tiga hal pokok yang dipaparkan di sini adalah kemungkinan AS ke depan pascapemilu sela 2006. Di dalam negeri, “Rencana 100 Jam” dari Demokrat tidak terlalu kontroversial dan cenderung menjadi pakem dari setiap pemerintahan. Malah, rencana pemotongan pajak di sejumlah bidang, juga rencana pengurangan ketergantungan minyak luar negeri dianggap banyak kalangan sebagai sesuatu yang mengada-ada.
Di luar negeri, hasil pemilu sela 2006 mungkin saja bisa memberikan arah pandang baru dalam penyelesaian konflik di Irak. Bukan berarti tentara AS langsung ditarik dari Irak, namun setidaknya akan ada pengurangan personil dari medan perang itu, yang bakalan menenteramkan mayoritas rakyat. Namun, kebijakan AS mengenai “Perang Melawan Teror” tidak akan mengalami perubahan signifikan. Banyak negara dan organisasi dan individual yang sudah terlanjur marah terhadap agresivitas AS. Rakyat AS pun mau tak mau sepaham dengan Bush yang percaya bahwa jaringan teroris masih saja punya rencana menyerang AS. Entah sampai kapan.
Bush telah membawa AS “kesepian” karena Irak dan kontraterorismenya. Bush sendiri benar-benar kesepian ketika rakyat berpaling daripadanya. Semua ini bisa jadi akan membaik jikalau Paman Sam sedikit-banyak mau mengubah kebijakannya, di dalam dan luar negeri.

Dani Wicaksono/The Economist/Time

lihat kelanjutannya......

Nasionalisasi Hidrokarbon: Propiedad de los Bolivianos!

Nasionalisasi Hidrokarbon: Propiedad de los Bolivianos!

Senin pagi, 23 Mei 2005, adalah hari yang dikenal Bolivia sebagai awal kebangkitan kesadaran negeri: cukup sudah modal asing membelit kemandirian politik dan ekonomi Bolivia.
Ketika itu, enam ribu petani, penanam Koka, dan orang-orang biasa lainnya mengakhiri perjalanan empat hari dari Caracollo hingga ke El Alto. Sekitar 200 kilometer jarak yang terbentang mereka tempuh dengan jalan kaki beramai-ramai. Dipelopori oleh partai Gerakan Menuju Sosialisme (MAS), dan dipimpin oleh Evo Morales, massa menuntut peningkatan jumlah royalti yang diberikan perusahaan-perusahaan minyak transnasional kepada pemerintah Bolivia.
Tuntutan itu sendiri akhirnya diserukan setelah Presiden Bolivia pada masa itu, Carlos Mesa Gisbert, mensahkan UU baru yang mengatur pembagian royalti penambangan hidrokarbon—di mana perusahaan asing diuntungkan karena hanya dibebani pajak sebesar 22 persen, sementara Bolivia hanya mendapat royalti sebesar 18 persen. Bagi para demonstran, UU tersebut akan membuat para perusahaan asing demikian mudah menghindari pembayaran.
Di antara semua tuntutan, hanya Morales yang menyerukan nacionalizado energi. “Kita tidak menuntut pembubaran Kongres karena lembaga itu menyimbolkan demokrasi Bolivia. Kami hanya meminta diadakan nasionalisasi gas!” kata Morales ketika itu. “Dan jikalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan merebut kekuasaan di Bolivia untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut.”
Setahun kemudian, tepatnya pada 22 Januari 2006, Evo Morales berhasil memenangkan pemilu dan dilantik menjadi Presiden Bolivia. Morales kemudian melangsungkan apa yang disebutnya sebagai Revolusi Damai di Bolivia. Ia menegaskan izin penanaman pohon Koka, tanaman tradisional berumur ratusan tahun yang bisa digunakan untuk memproduksi kokain—di samping kegunaan lain yang bernilai medis. Ia juga mengumumkan rencana nasionalisasi industri hidrokarbon, dan menjalankan revolusi agraria dengan membagi-bagikan 20 juta hektar tanah milik negara kepada para petani.
Lantas pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2006, pemerintah Bolivia mengeluarkan pernyataan tentang nasionalisasi sektor hidrokarbon (gas alam dan minyak bumi). Dengan Dekrit Presiden Nomor 28701, Bolivia mengumumkan “nasionalisasi pertama di abad 21”, setelah gelombang pasang nasionalisasi di dunia pada 1960-an dan 1970-an, dan melepaskan diri dari cengkeraman modal. Dalam kata-kata Wapres Bolivia Alvaro Garcia Linera, yang disampaikan di hadapan puluhan ribu rakyat di Istana Kepresidenan di La Paz, “Bolivia tak akan pernah lagi tunduk di bawah tekanan perusahaan-perusahaan transnasional. Ini adalah tindakan patriotik dan heroik yang bakal mengembalikan jiwa dan martabat kita.”
Perusahaan-perusahaan hidrokarbon seperti Petrobas dari Brasil, Repsol dari Spanyol, Total dari Perancis, atau perusahaan Inggris BP yang sudah berinvestasi hingga US$ 3,5 milyar di Bolivia tentu saja keberatan. Direktur Repsol YPF Spanyol, Antonio Brufau, bahkan mengatakan bila kebijakan nasionalisasi itu bertolak belakang dengan logika bisnis. Mereka merasa dipaksa untuk menandatangani penjualan minimal 51 persen sahamnya kepada pemerintah Bolivia, dan ditodong oleh militer untuk menyelesaikan semua administrasinya dalam jangka waktu enam bulan. Banyak yang terpaksa harus menerima, sebab pilihannya sangat terbatas: tunduk atau hengkang. Seperti ditegaskan oleh Menteri Energi Bolivia Andres Soliz, “Jika perusahaan-perusahaan asing tidak setuju, mereka boleh pergi saja dari sini.”
Sektor hidrokarbon memang termasuk topik sensitif di Bolivia. Meski terbilang sebagai negara termiskin di Amerika Latin, Bolivia memiliki cadangan energi terbesar di Amerika Latin setelah Venezuela. Pengelolaan sumber-sumber hidrokarbon selalu menjadi sumber kecemburuan sosial dan memicu beberapa kali revolusi rakyat yang menentang kebijakan pemerintahan, terutama antara 2003 dan 2005. Ini beralasan, sebab di mata pribumi, perusahaan asing hanya menaruh sedikit modal, tetapi mengeruk terlalu banyak bahan baku dan keuntungan.
Sikap Morales jelas mencerminkan terjadinya arus balik Amerika Latin dari pasar bebas dan investasi asing. “Ini baru permulaan. Besok atau lusa giliran sektor pertambangan, kemudian sektor kehutanan, dan akhirnya seluruh sumber alam yang sejak dahulu telah dipertahankan dan dibela oleh nenek moyang kami,” kata Morales kepada massa di lapangan utama La Paz dalam perayaan Hari Buruh itu.
Isu nasionalisasi itu makin menambah deretan kecemasan Barat terhadap persoalan-persoalan global. Terkait dengan dampak nasionalisasi Bolivia, dunia seperti tahu bahwa Morales telah melakukannya dengan mudah—empat hari berjalan sepanjang 200 kilometer, dan hanya makan waktu satu tahun. Apalagi negara-negara peminum minyak tampak gelisah ketika dihadapkan pada merambatnya harga minyak dunia menuju 75 dolar AS per barel akibat sengketa nuklir Iran.
Nasionalisasi dengan dekrit ini tidak hanya akan menegaskan kepemilikan kekayaan alam Bolivia oleh rakyat sendiri (Propiedad de los Bolivianos). Sekaligus, ini adalah sinyal tentang gelombang nasionalisasi abad 21, yang barangkali akan menyebar dari Bolivia, Venezuela, Meksiko, atau ke seluruh Amerika Latin atau dunia.

Dani Wicaksono/Reuters/BBC/Counter Punch

lihat kelanjutannya......

Revolusi Sebatang Jerami

Revolusi Sebatang Jerami
Orang Jepang ini mengurai batang-batang jerami di atas lahan di mana padi sebelumnya sudah ditebarkan. Dari situ ia meletuskan sebuah revolusi. Bukan Revolusi Hijau, melainkan revolusi jerami.
Pertanian di Jepang, tak ubahnya di Indonesia, sulit berkelit dari jangkauan tangan-tangan modal yang bertopeng lembaga pangan dunia, Food and Agriculture Organization (Indonesia digenggam lewat International Rice Research Institute yang berkedudukan di Filipina). Bagi FAO, sebagaimana diungkap oleh Dirjen Dr. Jacques Diouf, baru-baru ini, “Tantangan bagi ketahanan pangan hanya bisa diatasi lewat kerjasama global yang melibatkan sektor-sektor nasional, internasional, umum, swasta, dan sukarelawan.” Sayangnya, penyelesaian yang dimaksud adalah penandatanganan semacam kontrak bagi hampir setiap negara untuk, salah satunya, menyerahkan segenap plasma nuftah mereka demi rekayasa genetika yang bertujuan pada ‘penyempurnaan’ benih. Kelak, benih-benih unggul dipasarkan, beserta pupuknya, sehingga tanaman-tanaman lokal tak lagi mudah ditemukan. Tanah menjadi keras dan mati. Pertanian kimiawi mantap menggeser pertanian alami.
Fukuoka tegas menolak pertanian kimiawi. Masanobu Fukuoka, seorang Jepang bermahkotakan Ramon Magsaysay Award (1988) untuk Pengabdian Masyarakat ini, lahir di Shikoku, 2 Februari 1913. Fukuoka dikirim oleh sang ayah untuk mengenyam pendidikan tinggi di Kolese Pertanian Gifu, di jantung pulau Honshu. Di sini ia ditempa oleh Profesor Makoto Hiura, dan lulus pada tahun 1933 dengan menyandang gelar di bidang patologi tumbuhan. Atas saran mentornya, si anak kedua dari tujuh bersaudara meniti karirnya di Yokohama sebagai seorang mikrobiolog, dan bekerja sebagai seorang inspektur pabean pertanian. Di tempat ini ia menyesap pengalaman nyata tentang pertanian, untuk kemudian memawas garis hidupnya yang terkenal: manusia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang alam.
Pertanian bagi Fukuoka, dengan demikian, berarti usaha untuk mencoba mengenal serta memahami rahasia alam. Fukuoka memandang, sejak dahulu kala, tanaman tumbuh dengan sendirinya sebagai semacam anugerah dari dewa Okuninushino-mikoto yang berkeliling sembari memanggul karung berisi aneka benih untuk disebar. Alam yang tandus disembuhkan dengan taburan benih, dan dirawat oleh akar-akar yang tumbuh sesuai kodratnya. Tanpa campur tangan manusia, alam telah menunjukkan kebijaksanaannya sendiri. Fukuoka terkesima. Ia melihat sebersit hukum, yang lantas menjadi fondasi bangunan pemikirannya. Tanaman tumbuh sendiri, dan seharusnya tidak ditumbuhkan. Pada saat itulah ia menyangsikan kaidah ilmu pertanian modern yang lebih menitikberatkan pada intensifikasi, yang bertujuan akhir semata-mata pada hasil produksi (Revolusi Sebatang Jerami, Yayasan Obor Indonesia, 1991). Pupuk dan segala pestisida telah merusak tatanan ekosistem dan mengabaikan kesehatan tanah. Revolusi Hijau, dalam jangka panjang, malah memperburuk kualitas lahan.
Fukuoka lantas keluar dari pekerjaannya sebagai peneliti ahli, dan pulang ke kampung halamannya di Pulau Shikoku, di Jepang bagian selatan. Lelaki yang eksentrik namun arif ini bertekad mencurahkan segenap kemampuannya untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Bertani secara alami, bertani tanpa bekerja. “Saya hanya mengosongkan pikiran saya, dan berusaha menyerap apa saja sebanyak mungkin dari alam,” katanya merendah. Ia tahu bahwa lebih dari seribu tahun lampau, para petani Jepang tidak mengenal sistem membajak sawah. Teknik ini baru dikenal seiring dengan merangseknya modernisasi Barat yang melanda Jepang sejak awal Restorasi Meiji, pada permulaan 1980-an. Pertanian kimiawi menjadi marak (meskipun tidak gampang menyulih pola pertanian organik. Tercatat, sebagian Jepang masih memakai pola lama dalam pertanian sepanjang Zaman Meiji dan Taisho, 1868-1926, hingga akhir Perang Dunia II.). Begitu pula dengan berbagai macam hamanya.
Iming-iming percepatan masa panen, bibit unggul, serta hasil yang melimpah telah membuat para petani keblinger. Ritual yang diwariskan nenek moyang untuk bekerja dan memuliakan alam digeser oleh nilai-nilai pasar dan modal. Kapitalisme perlahan-lahan mencabut kearifan petani atas lahannya. Koeksistensi serta saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan hidupnya, mengutip Vandana Shiva, yang sebenarnya memelihara gemulainya tarian kesuburan dikacaukan oleh kepentingan kapitalisme. Negara (Indonesia, misalnya), dengan kebijakan pertanian yang pro-Barat, bermain di wilayah ini. Petani menjadi tidak berdaulat atas profesinya, plasma nuftah berangsur-angsur punah, dan pestisida serta insektisida menghancurkan tatanan ekosistem. Manusia meremukkan kuasa alam. “Kita tidak sedang meningkatkan kesuburan atau hasil produksi, namun hanya menunda kegagalan panen dengan menebar pupuk dan obat-obatan bikinan pabrik,” kata Fukuoka.
Secara sengaja, kearifan lokal dihancurkan oleh Revolusi Hijau. Petani menjadi ‘tukang tani’ di tanahnya sendiri. Tukang menyemprot pestisida, tukang menabur pupuk buatan pabrik, serta tukang menanam benih transgenik ‘ajaib’ yang dikeluarkan laboratorium. Segalanya harus dibeli, harus didapat dari luar ekosistem petani. Petani tidak lagi bercocok-tanam demi mencukupi kebutuhan subsistensinya, tetapi juga mesti memenuhi kebutuhan komoditi negara. Kapitalisme ditanamkan pelan-pelan, dan petani sekaligus menjadi lahan empuknya (Jess Prince, 2004).
Kondisi itulah yang ditemui Fukuoka manakala ia berkeputusan untuk berhenti dari pekerjaannya, untuk menggarap tanah orangtuanya. Lahan itu rusak, sementara berjenis-jenis hama menyerbu tanpa ampunan. Percaya bahwa manusia harus tunduk pada alam dan membiarkan hukum alam bekerja dengan sendirinya, Fukuoka minta izin pada ayahnya untuk merawat lahan dengan cara membiarkannya begitu saja. Ayahnya hanya tertawa geli. Si anak secara radikal mencoba merombak sistem yang sudah lama terbangun. Alhasil, serangga semakin ganas menyerang, dedaunan layu, dan akhirnya semua tanaman sekarat. “Kamu tidak bisa merombak teknik pertanian dengan segera, “ nasihat sang ayah, “tanaman yang sudah terolah itu tidak gampang beradaptasi.”
Itulah pelajaran pertama Fukuoka. Seraya belajar, Fukuoka lantas bekerja sebagai pengawas divisi pertanian ilmiah di The Khochi Prefecture Testing Station (Stasiun Pengujian Prefecture Kochi) untuk lima tahun ke depan. Sesungguhnya selama lima tahun tersebut, Fukuoka mengkaji secara mendalam hubungan antara pertanian ilmiah dan alami. Ada anggapan bahwa pertanian kimiawi lebih unggul dibanding pertanian alami. Dari sini Fukuoka bertanya-tanya, “Dapatkah pertanian alami berdiri sama tegak dengan pertanian modern?”
Ia kembali keluar dari pekerjaannya. Kali ini dengan tekad membaja dan pengetahuan setinggi Gunung Fuji: sekali lagi, manusia tidak tahu apa-apa. “Alam akan mengajari,” ujarnya yakin. Empat ratus batang jeruk yang sudah tertancap ia musnahkan. Pada musim gugur, Masanobu Fukuoka menabur benih padi, semanggi putih, dan biji-biji musim dingin di atas lahan-lahan yang sama dan menutupnya dengan lapisan tebal jerami padi. Gandum gerst dan gandum hitam serta semanggi tumbuh tegak, sementara biji-biji padi tetap terbengkelai sampai musim dingin. Gandum hitam dan gandum gerst dituai pada bulan Mei dan disebar di lapangan secara merata selama seminggu atau sepuluh hari biar kering. Kemudian dikirik dan ditampi, lalu dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan. Jerami gandum lantas disebar tanpa dipotong-potong, sebagai mulsa (Revolusi Sebatang Jerami, 1991). Demikianlah, ia menunggu tumbuhnya padi.
Sekilas menganalisa keunggulan cara itu, semanggi putih berguna sebagai herbisida bagi gulma; mulsa bermanfaat untuk menahan air, kompos organik, dan sekaligus benteng penahan serbuan pipit. Gulma memang harus dipangkas ketika tanaman sedang dalam masa pertumbuhan. Tetapi, begitu tanaman beranjak dewasa, gulma dibiarkan saja tumbuh bersama padi-padian atau sayur-mayur. Toh, alam mengajarkan demikian pula. Cara ini tentu saja tidak sebegitu mudah diaplikasikan di setiap wilayah pertanian. Namun di Jepang yang beriklim basah dan curah hujannya bisa diandalkan, sang guru ini memantapkan keunggulan tekniknya.
Panennya melimpah, tanahnya semakin subur dari tahun ke tahun, ekosistem terjaga, dan ia dikenal sebagai pioner dari metode bertani tanpa mengolah tanah (kalau seluruh petani Indonesia mengikuti cara Fukuoka, Bulog tak perlu melempar gagasan impor beras!). “Tujuan puncak pertanian bukanlah semata-mata menanti hasil panen, melainkan mengolah dan menyempurnakan manusia,” demikian ajaran Fukuoka. Dialah sejatinya ‘peasant’, kalau harus menyebut James Scott. Petani yang memuliakan alamnya. Petani yang menyerahkan hidupnya pada kuasa alam. Terang, angin, bumi, air, api, sebenarnya sudah cukup untuk pertanian. Alam sebetulnya sudah menyediakan segalanya. Revolusi berbekal sebatang jerami yang dilakukan Fukuoka menjadi sebenar-benarnya revolusi manakala unsur-unsur tersebut kembali diagungkan oleh manusia.

Dani Wicaksono

lihat kelanjutannya......

Aung San Suu Kyi: Kepentingan Negara yang Pertama

Aung San Suu Kyi: Kepentingan Negara yang Pertama

Ellen Nakashima, jurnalis dari Washington Post, melukiskan peristiwa Jumat Kelabu dengan sangat dramatis. Ketika itu, 30 Mei 2003, seorang pemuda berteriak: “Bibi, lari! Lari!”
Pemuda itu menjerit demi keselamatan seorang perempuan separuh baya, yang memimpin demonstrasi damai untuk menegakkan demokrasi di Burma, bangsa yang diperintah junta militer, yang mengganti nama negara dengan Myanmar. Pemuda itu, juga ribuan massa yang resah, pantas khawatir sebab ratusan tentara yang mengendarai sepeda motor merangsek dan mencerai-beraikan kerumunan.
Kurang lebih 100 orang terbunuh, dan banyak lagi yang luka-luka, atau ditahan, atau hilang. Aung San Suu Kyi, pemimpin demonstrasi damai, ketua partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang akrab dipanggil “Bibi” mengabaikan seruan banyak orang. “Ia tak mau lari,” kata Wunna Maung, pengawal Suu Kyi yang berusia 26 tahun. Meski sopirnya kemudian menginjak pedal gas dan berusaha menancapkan mobilnya, keluar dari medan kerusuhan, toh Suu Kyi tertangkap pula.
Selama hampir empat bulan, ia ditahan di tempat rahasia, dan tidak diperbolehkan menghubungi atau dihubungi orang luar. Pada 26 September 2003, ia dikeluarkan dari penjara, hanya untuk menjalani tahanan rumah—yang kesekian kalinya, selama 17 tahun lebih—hingga sekarang.
Barangkali Suu Kyi sengaja tak mau lari. Perempuan anggun pengikut ajaran Gandhi itu punya alasan kuat untuk diam dan ditahan, seperti yang sudah-sudah. Media massa akan sangat berminat menuliskan berita penahanan dirinya, dan dengan itulah ia berharap bila dunia internasional akan ingat bahwa demokrasi masih belum mau mendekati Burma.
Barangkali pula Suu Kyi tahu bahwa ia adalah salah seorang yang mampu membuat perubahan di Burma. Ia adalah putri Aung San, seorang jenderal yang memimpin perjuangan kemerdekaan Burma atas Inggris pada 1940-an, seorang bapak bangsa legendaris yang harum namanya. Pembawaan Suu Kyi yang tangkas, gaya bicaranya yang lugas, serta matanya yang bersinar membuat ia benar-benar menjadi replika dari sang ayah.
Takdir yang serupa semakin menegaskan kemiripan ayah-anak. Semasa berusia 43, ia mendirikan partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang juga membawahi dua kawan seperjuangan sang ayah. Dari situ Suu Kyi memulai perjuangannya untuk menegakkan demokrasi, membebaskan rakyatnya dari penjajahan bangsanya sendiri. “Saya selalu berpikir bahwa saya mungkin akan sendirian dalam perjuangan ini. Tetapi kemudian saya tahu kalau Anda semua mendukung,” katanya kepada massa, pada suatu saat.
Ketika rezim militer melancarkan kudeta dan mendirikan pemerintahan junta yang represif pada 1960-an, Suu Kyi bekerja sebagai seorang staf bidang keuangan di PBB, New York, pada 1969, setelah ia lulus dari Kolese St. Hugh di Oxford. Kala itu Suu Kyi tidak terpikir untuk terjun ke dunia politik. Ia lebih suka mendalami kesusastraan, dan tergerak untuk menuliskan biografi ayahnya. Namun, ketika 31 Maret 1988 ia mendapat telepon dari Rangoon yang mengabarkan bahwa ibunya, Daw Khin Kyi, sedang sakit didera stroke, ia tahu jalan hidupnya akan berubah. Kepada suaminya, Michael Aris, Suu Kyi bilang: “Saya punya firasat kalau hidup kita akan berubah selamanya.”
Benar, hidupnya berubah. Suu Kyi ternyata tidak hanya menjumpai ibunya yang sakit, juga rakyatnya yang resah, rusuh, marah, sekaligus ketakutan. Pemerintahan junta semakin menggila, dan para pelajar tak lagi duduk di bangku sekolah—sebab turun ke jalan sudah menjadi tuntutan keseharian.
Pada pukul 8:08 malam, 8 Agustus 1988—terkenal sebagai “Empat Delapan” atau 8/8/88—demonstrasi nasional aktivis pro-demokrasi dilangsungkan. Ratusan ribu pelajar, buruh, dan pemuka agama Buddha tumpah ruah di jalanan untuk menuntut perubahan. Suu Kyi memimpin semuanya. Pada 26 Agustus tahun itu, di Pagoda Shwedagon yang berlapis emas, Suu Kyi berdiri di panggung dan menyampaikan pidato pertamanya di muka umum.
“Yang terhormat para biksu dan rakyat! Demonstrasi ini ditujukan untuk memberi tahu dunia apa yang kita inginkan. Kita, seluruh rakyat Burma, menginginkan adanya sebuah sistem pemerintahan multipartai,” teriaknya dengan lantang. Tak lupa, ia juga menyerukan sebuah “perjuangan kemerdekaan nasional kedua”.
Ratusan ribu massa bersorak gegap-gempita. Dan Presiden Sein Lwin semakin gerah. Selalu, dan selalu, dan diikuti oleh pemerintahan selanjutnya, Presiden memerintahkan tentara untuk menembak. Suu Kyi selalu siap mati. Dalam rapat internal partai, ia bahkan bilang kepada kawannya, Nyo Ohn Myint: “Kalau saya terbunuh, kalian harus memanfaatkannya sebagai peluang untuk memenangkan demokrasi dan kebebasan di negara ini.”
Agaknya suatu pilihan telah ditetapkan: “Pertama-tama, urusan negara dulu…,” katanya kepada NBC pada 2000. Dan ini bukan pilihan mudah. Suu Kyi bahkan tidak bisa menjenguk suaminya yang terkena kanker prostat, hingga Michael meninggal pada 27 Maret 1999.
Ia diganjar Nobel Perdamaian 1991 karena perjuangannya. Perjuangan melawan totalitarianisme yang menakutkan, juga perjuangan melawan ketakutan itu sendiri. Dan entah sampai kapan, rakyat percaya bahwa ia masih akan terus berjuang.

Dani Wicaksono/Washington Post/Burma Digest/Nobleprize.org

lihat kelanjutannya......

Antara Pemberontakan dan Kepahlawanan: Gregorio “Gringo” Honasan

Antara Pemberontakan dan Kepahlawanan: Gregorio “Gringo” Honasan

Tertangkapnya “Gringo” oleh aparat keamanan Filipina pada 15 November kemarin cukup melegakan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Minimal, Arroyo yang menjabat sejak 2001 ini tak lagi makan hati oleh kemungkinan kudeta militer yang dilancarkan oleh lelaki ganteng berperawakan tegap ini.
Arroyo tentu saja merasa direpotkan oleh Gregorio Ballesteros “Gringo” Honasan (lahir 14 Maret 1948). Pada 2003 dan Februari 2006, Honasan adalah otak dari upaya kudeta terhadap rezim yang dipimpinnya. Arroyo bahkan terpaksa mendekritkan keadaan darurat bagi Manila selama satu minggu gara-gara isu tersebut.
Dunia pun bertanya-tanya tentang figur kontroversial ini. Bagi rakyat Filipina, ia adalah salah satu aktor dari Revolusi EDSA 1986: Rambo-nya Asia. Selain itu, mantan kolonel ini adalah simbol dari kepahlawanan dan legenda revolusioner yang memikat para pemuda—keasyhurannya di dalam negeri mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Che Guevara. “Ia seperti Clint Eastwood dalam film The Good, the Bad, and the Ugly. Ia hanya duduk dan dor!” papar seorang warga Filipina.
Bagi para presiden Filipina, Honasan adalah kebalikannya. Ia adalah duri dalam daging: mantan senator, namun juga pemberontak. Ia seolah dilahirkan untuk menjadi penentang abadi kekuasaan status quo Filipina. Untuk membuat setiap presiden merasa gerah di Istana Malacanang yang megah. Pada saat people power 1986, Kolonel Honasan memimpin pasukannya untuk mengkudeta Presiden Ferdinand Marcos. Ratusan ribu rakyat menjadi perisai hidup bagi Honasan. Dan berhasil. Marcos lari ke Guam, dan lantas ke Hawaii.
Corazon Aquino, janda dari Benigno Aquino (pemimpin oposisi yang dibunuh semasa Revolusi EDSA), akhirnya marak sebagai presiden. Honasan yang dianugerahi bintang kehormatan Revolusi EDSA oleh pemerintahan baru, pada Agustus 1987, malah memimpin kudeta melawan Aquino. Pemberontakannya dipadamkan, dengan puluhan korban jiwa. Ia sendiri tertangkap, dan kemudian meloloskan diri. November 1989, Honasan kembali mengangkat senjata. Bersama pasukannya, ia menguasai pangkalan udara, dan beberapa fasilitas penting dan strategis. Pemerintah Aquino terpaksa meminta bantuan Amerika Serikat untuk meredam kup kali ini. 100 orang tewas sebagai tumbalnya.
Honasan ditangkap dan diberi amnesti oleh Presiden Fidel Ramos. Kemudian (orang yang sinis selalu bilang bahwa ia memanfaatkan ketenarannya) ia memasuki panggung politik sejak 1995, dan menjadi senator. Ia terpilih kembali pada 2001, dan meninggalkan gedung senat setelah masa jabatannya selesai pada 2004. Mungkin sekali, semasa di senat, ia tahu bila sistem sosial dan sistem pemerintahan di Filipina setelah Perang Dunia II diwarnai dengan gejolak. Situasi politik nyaris tidak menentu di setiap periode pemerintahan (kestabilan hanya tercapai pada periode pertama pemerintahan Marcos), dan Honasan menjadi penanda bahwa ledakan kemarahan rakyat hampir menjadi sebuah keharusan untuk dilalui oleh setiap presiden.
Kesenjangan sosial menjadi pemicunya yang terutama. Di Filipina, sepertiga pendapatan nasional dimiliki oleh hanya 5 persen populasi terkaya. Reformasi agraria yang digadang-gadang mampu menutup kesenjangan ini berjalan terlalu lamban, sementara harga di pasaran untuk produk-produk pertanian terus terjun bebas. Kesempatan-kesempatan sosial dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak pada akhirnya tertutup (atai terbatas sekali) bagi sekitar 40 persen penduduk miskin yang tidak mampu mengais US$ 1 per hari.
Pertumbuhan populasi yang tinggi (2,3 persen per tahun) semakin menambah berat beban perekonomian bangsa, mengingat PDB cenderung stagnan. Di luar itu, perwakilan-perwakilan rakyat di pemerintahan pada umumnya terdiri dari orang-orang yang tergolong kelas atas. Perebutan kursi pemerintahan pun tak lepas dari isu kaya-miskin, politik uang, jual-beli suara, manipulasi pemilu, korupsi, juga favoritisme.
Selalu pada saat-saat seperti inilah militer menunjukkan peranannya. Perang tahunan antara militer Filipina dan gerakan-gerakan Islam di selatan mungkin bisa diungkapkan sebagai satu contoh semata-mata. Namun, kalau hendak diamati lebih jauh, konflik disintegrasi itu adalah puncak dari keresahan masyarakat akibat kurangnya perhatian negara terhadap sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta penekanan program industrialisasi yang menyisihkan pertanian. Bahkan pemerintah dianggap terlalu mengeksploitasi potensi-potensi ekonomi dari wilayah selatan. Akibatnya, tanggungan hutang nasional membengkak (kira-kira 92 persen dibanding PDB) dan inflasi semakin menanjak.
Keberadaan Honasan (atau militer secara umum) ada di tengah-tengah problem nasional semacam itu. Sosoknya berdiri di antara kekalutan masyarakat dan kepentingan negara (yakni minoritas yang berkuasa). Dengan mengesampingkan segala bentuk motif pribadi, ia keluar dari barak, mengacungkan senjata ke arah penguasa-penguasa lalim, dan menanggung risiko dari perbuatan makarnya.
Ia menuntut suatu perubahan yang cepat, serta mengusung agenda idealis untuk kepentingan rakyat. Ia adalah pahlawan dari sudut pandang ini. Namun ia adalah pemberontak dari sisi sebaliknya.

Dani Wicaksono/Time/PCIJ (Philippine Center for Investigative Journalism)

lihat kelanjutannya......

Persoalan Filipina tak Hanya Kudeta

Persoalan Filipina tak Hanya Kudeta

Dua setengah tahun setelah dijadikan pemimpin (menggantikan Joseph Estrada yang diguligkan oleh revolusi rakyat pada 1991), Presiden Gloria Macapagal-Arroyo tidak bisa tidur pulas di Istana Malacanang. “Saya merasa dikhianati,” keluhnya pada sebuah stasiun TV di Manila. “Saya ditusuk dari belakang oleh sekelompok perwira-perwira muda yang memberontak.”
Arroyo benar. Sekitar 296 anggota militer mangkir dari kesatuannya dan meminta Arroyo meletakkan jabatan. Mereka menguasai Hotel Oakwood, dan memasang barikade pertahanan diri untuk mengantisipasi serangan pemerintah. Meskipun kemudian menyerah, pada 28 Juli 2003, pesan mereka sudah didengar jelas sekali oleh Arroyo. “Pemerintah harus bertindak: reformasi sejati,” tegas Letnan Kolonel Rod Meija dari unit intelijen Marinir. “Jikalau tidak, kudeta demi kudeta akan terjadi di Filipina.”
Arroyo memang bisa mengantisipasi peristiwa itu. Ia menenangkan para pemberontak dengan menjanjikan mereka reformasi sejati dan tidak akan memenjarakan para pelaku. Namun benar juga ramalan Meija. Pada 22-25 Februari 2006, ketika ribuan rakyat Filipina merayakan 20 tahun Revolusi EDSA dengan berpawai di jalanan, mendadak Arroyo (58) mencium aroma yang sama ketika Marcos, Aquino dan Estrada terusir dari kursinya (baik oleh kudeta militer atau oleh demonstrasi sipil). Ia yang mengagumi Margaret Thatcher, mantan perdana menteri Inggris, itu kemudian tidak mau ambil risiko. Keadaan darurat ia berlakukan selama seminggu, dengan alasan bahwa sejumlah perwira militer yang bersekutu dengan beberapa pemimpin berhaluan kiri tengah merencanakan kup.
Walaupun pengumuman ini ditentang oleh sebagian anggota Senat dan dianggap inkonstitusional oleh pelbagai kelompok ahli hukum, Arroyo bergeming. Ia malah menangkapi ketua-ketua kelompok progresif, juga anggota-anggota partai yang disangkai terlibat. Pejabat-pejabat militer yang terkait pun mengalami perlakuan serupa. Demonstrasi oleh ribuan rakyat, yang menuntut Arroyo mundur, ditumpas dan dianggap ilegal. Sebuah harian nasional diserbu dan diambil alih oleh pemerintah karena dianggap “menerbitkan materi-materi yang memicu keresahan”. Peringatan publik diterapkan: bahwa “polisi akan menahan kelompok-kelompok yang tidak mematuhi standar-standar yang dikeluarkan pemerintah.”
Gregorio “Gringo” Honasan, seorang mantan kolonel dan senator, dituduh sebagai advonturir yang merencanakan semua kejadian itu—mulai 2003, dan terakhir pada 2006. Honasan tertangkap pada 15 November kemarin, dan (kalau tuduhan atas Honasan benar) Arroyo berhasil meredam segala spekulasi tentang kemungkinan tambahan kudeta dalam sejarah Filipina.
Hanya, rakyat lantas semakin sadar bila problem sesungguhnya bukan terletak pada pribadi Arroyo semata-mata, atau siapa pun presidennya. Problemnya terletak pada Filipina secara holistik, dengan Arroyo sebagai sosok kecil yang memerintahkan kesemuanya. Memang anak dari eks-presiden Diosdado Macapagal ini diisukan berbuat curang dalam pemilu 10 Mei 2004. Suami, anak sulung, serta iparnya juga memperburuk citra Malacanang setelah mereka dituduh menerima uang suap dari perjudian ilegal. Namun, rakyat Filipina sepertinya gemas akan persoalan lebih besar yang tak kunjung terselesaikan.
Lebih dari 40 persen Filipinos hidup di bawah garis kemiskinan setelah pemerintahan Arroyo memberlakukan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan perekonomian mereka, semisal pajak pertambahan nilai baru. Kebijakan-kebijakan Arroyo tentang pangan dan pertanian yang tunduk di bawah tekanan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi sebab hilangnya matapencaharian dari ribuan produsen pangan di Filipina. Manila juga terus-terusan membuka lahan untuk perusahan-perusahaan kopi transnasional, sehingga merusak ekologi dan menyebabkan bencana seperti tanah longsor di Leyte dan banjir bandang di Mindoro pada Desember 2004.
Ancaman pemakzulan (impeachment), yang untungnya dilalui Arroyo dengan baik, mungkin hanya sebuah penanda bahwa rakyat teramat lelah mendengarkan janji-janji pemerintah. Mereka ingin kehidupan yang lebih baik, yang bisa diperoleh dengan pelaksanaan agenda perubahan secara bersama-sama.
Kalau penguasa Istana Malacanang tidak tanggap, kudeta militer dan people power, yang lama-lama menjadi “kebiasaan sejarah” di Filipina, adalah pernyataan sikap yang paling bisa diserukan oleh anak negeri.

Dani Wicaksono/Time/BBC

lihat kelanjutannya......

Agaknya AS akan Melawan Separuh Amerika Latin

Kemenangan Daniel Ortega di Nikaragua
Agaknya AS akan Melawan Separuh Amerika Latin

Pada 3 November 2006, ketika Daniel Ortega naik ke panggung dalam sebuah seremonial politik menjelang pemilu, seorang nenek yang mengaku pernah membuatkan tortilla (kue jagung) untuk pasukan Sandinista menjerit girang seperti anak kecil. “Danielku,” serunya tak bisa menahan luapan perasaan. Tangannya menegang di dada, dan ia nyaris melonjak-lonjak.
‘Daniel-nya’ tersenyum sekilas, mengingatkan orang Nikaragua pada momentum kemenangan gerilyawan Sandinista National Liberation Front (lantas menjadi partai politik, FSLN) pasca-terjungkalnya diktator Somoza, 19 Juli 1979. Dua hari setelah peristiwa di panggung itu, nenek yang dicatat oleh The Christian Science Monitor itu mungkin akan kembali berbahagia: Ortega terpilih sebagai Presiden Nikaragua.
Ia meraih 38 persen suara, dan langsung memenangi pemilu—sebab aturan pemilu Nikaragua menyatakan bahwa seorang kandidat dinyatakan menang, tanpa melanjutkan ke putaran kedua, bila meraih setidaknya 35 persen suara. Memang bukan kemenangan telak buat Ortega. Namun, yang jelas ia telah mengalahkan pesaingnya: Eduardo Montealegre dari Aliansi Liberal Nikaragua (29 persen), José Rizo dari Partai Liberal Konstitusional (26 persen), Edmundo Jarquin dari Gerakan Renovasi Sandinista (6 persen), dan Eden Pastora, seorang mantan pemimpin Contra (1 persen).
Enam belas tahun sejak dikalahkan dalam pemungutan suara 1990 oleh Violeta Chamorro, dan kemudian kalah lagi dalam tiga kali pemilu kepresidenan, Daniel Ortega akhirnya kembali ke kursi presiden yang sempat didudukinya sejak 1984.
Bagi Nikaragua dan Amerika Latin, kemenangan Ortega demikian langka dan historikal. Jarang ada kemenangan seperti ini dalam pemilu dunia, dan orang Nikaragua seolah diajak bernostalgia ke alam Revolusi Nikaragua (1922-1934, dipimpin oleh Augusto C. Sandino) dan Revolusi Sandinista (1979-1990, dipimpin oleh Daniel Ortega).
Bagi Amerika Serikat, kembalinya “Comandante” Ortega di negeri tropis itu adalah sinyal akan hadirnya satu lagi kekuatan penentangnya yang paling gigih sekaligus paling merepotkan. Sebab dengan kemenangan ini, mantan pemimpin gerakan revolusioner berhaluan Marxis itu sekaligus akan memiliki semacam paspor untuk bergabung dengan “Poros Kebaikan” (Axis of Good) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Hugo Chavez (Venezuela), Fidel Castro (Kuba), dan Evo Morales (Bolivia).
Otto Reich, seorang pejabat senior di era Ronald Reagan yang mendukung pemberontakan Contra melawan Ortega, menyebut kemenangan ini sebagai “kenyataan sejarah yang melipatgandakan masalah” AS di benua konflik ini. “Jika ada orang yang memerintah Nikaragua, dan lantas bilang, ‘Saya adalah kawan Fidel Castro dan Hugo Chavez, dan saya menentang politik AS,’ maka orang itu pantas dianggap sebagai pembawa masalah dan perpecahan,” katanya.
Sebelumnya, selama masa kampanye, pemerintahan Bush telah mengeluarkan ancaman bahwa Washington mungkin akan mengambil langkah-langkah “menghukum” apabila Ortega menang—mungkin langkah itu akan berarti embargo dagang. Seturut juru bicara Departemen Luar Negeri, Sean McCormack, “Kami, Amerika Serikat, akan menegosiasikan kembali komitmen-komitmen di wilayah-wilayah yang dikuasai partai Sandinista apabila Ortega menang.” Bahkan Menteri Perdagangan Carlos Gutierrez baru-baru ini memperingatkan bahwa Washington mungkin saja akan menghentikan bantuan tahunannya yang nyaris mencapai U$ 100 juta ke Nikaragua apabila Ortega menang.
Amerika Serikat memang pantas khawatir. Setelah membantu Nikaragua dengan menggulingkan kediktatoran keluarga Somoza, Ortega dengan Sandinista-nya yang didukung Moskow selalu memotong segala kepentingan AS selama Perang Dingin. Nikaragua waktu itu dianggap sebagai “Kuba kedua”, dan itu berarti perang. Reagan lantas melatih dan mendanai gerakan pemberontak Contra pada 1980-an demi menancapkan dominasi Paman Sam. Namun ia gagal total dalam menjegal Ortega, dan hanya membuahkan perang saudara dengan korban 50.000 jiwa lebih. Sejarah pahit inilah yang menumbuhkan kebencian Washington terhadap Ortega, sekaligus memupuk perasaan nasionalisme kebanyakan penduduk Nikaragua.
Dendam lama AS seolah terungkit kembali ke permukaan. Apalagi kemenangan Sandinista diduga berkaitan dengan rencana perdagangan minyak dengan Venezuela—negara pimpinan Hugo Chavez yang belum lama ini menyebut George W. Bush sebagai “setan”. Sebulan lalu, Venezuela mengirimkan kapal-kapal pengangkut minyak ke Nikaragua. Harga murah yang ditawarkan Chavez dianggap sebagai “pembangkit suara” untuk Sandinista dalam pemilu kali ini, sebab Chavez juga menjanjikan suplai minyak murah untuk Nikaragua apabila orang seperti Ortega naik ke tampuk kekuasaan.
Chavez mungkin saja menghendaki kemenangan Daniel Ortega. Hanya, rakyat Nikaragua seperti tak punya pilihan lain. Sejak Uni Sovyet kolaps sekitar 1990-an, pengaruh Amerika Serikat di Nikaragua tidak terlalu membesarkan hati. Washington memang kemudian leluasa mengatur suksesi kepemimpinan di kawasan ini, dan memasang orang-orang seperti Arnoldo Aleman untuk menjadi kepanjangan tangannya. Namun rakyat kemudian tahu bahwa reformasi kapitalis yang didukung AS ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pendapatan per kapita di Nikaragua hanya lebih sedikit dari U$ 900 setiap tahunnya, sementara 70 persen rakyat hidup dalam kemiskinan.
Fakta inilah yang bisa jadi berpengaruh besar dalam kemenangan Daniel Ortega. Rakyat ingin Sandinista “berperang” lagi. Fokusnya tentu saja adalah memerangi kemiskinan. Akan tetapi bila Washington merasa terancam dan berulah seperti yang sudah-sudah, Ortega mungkin tak akan segan memeranginya untuk kedua kali. Dan dengan kesediaan “Poros Kebaikan” untuk membantu Nikaragua, Washington sama saja akan adu kuat melawan separuh Amerika Latin.

Dani Wicaksono/The Christian Science Monitor/Time/The Washington Post

lihat kelanjutannya......

Komunitas yang Merayakan Kemurnian

Komunitas yang Merayakan Kemurnian

Sejak dituduh bida’ah oleh Gereja Protestan Swiss pimpinan Ulrich Zwingli pada masa setelah Refosmasi abad 16, kelompok Anababtis dan variannya terpaksa lari dan sembunyi ke mana-mana. Jacob Amman Jr., pemimpin komunitas Amish pada 1730-an, membawa umatnya ke Pennsyvania demi bertahan hidup.
Di tempat baru itu, mereka menunaikan dan merawat tradisi lama, hingga sekarang. Mereka juga mempertahankan konsep purifikasi yang diusung gerakan Protestantisme (Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli), yang pada prinsipnya adalah memurnikan ajaran Yesus. Kelompok Amish sendiri menganut ajaran yang meniru Yesus secara harfiah—dalam perbuatan dan perkataan.
Dari mulai bahasa, komunitas Amish menjaga betul pemakaian bahasa Pennsylvania Dutch—sejenis dialek yang berakar dari bahasa Jerman. Bahkan, untuk mendirikan misa atau pertemuan doa, para pendeta mereka masih mempergunakan bahasa Jerman tinggi, seperti Kromo Inggil untuk terminologi Jawa.
Pakaian mereka pun terbuat dari bahan sederhana dan tebal, dengan warna-warna dasar atau alamiah seperti biru. Banyak perempuan yang mengenakan celemek dan penutup kepala warna hitam. Para lelakinya biasanya mengenakan celana dan baju warna hitam, dan selalu pakai topi. Meskipun pada perkembangannya selanjutnya ada toleransi dalam batas tertentu untuk soal penggunaan peralatan modern, kelompok-kelompok Amish tertentu (seperti Amish Ordo Lama) tetap melarang pemasangan teknologi dan elektronika di dalam kediamannya yang sederhana. Bahkan, listrik pun jarang dijumpai di kebanyakan varian kelompok Amish.
Sebagian besar pasangan Amish tidak memanfaatkan segenap cara pengendalian kelahiran seperti alat kontrasepsi, dan tidak mengirim anak-anaknya masuk bangku sekolah hingga umur 14. Di kebanyakan komunitas, kelompok-kelompok Amish malah membangun sekolahnya sendiri, dengan sistem pendidikannya sendiri—meskipun itu berarti sekolah dengan satu ruang kelas, dengan pengajar dari golongan mereka. Dan untuk menjaga keberlangsungan usia komunitas (yang terpelihara sejak kira-kira empat abad silam), komunitas Amish sangat membatasi hubungan kekerabatan terhadap pihak luar dan mengusahakan pernikahan sekaum. Pernikahan seorang anggota komunitas Amish dengan orang lain sangat dilarang, dan komunitas siap melepaskan keanggotaan pelaku apabila peraturan itu benar-benar dilanggar, dan dampaknya merugikan komunitas.
Tak pelak, eksklusivitas dan kebijakan “tirai bambu” komunitas Amish membuat masyarakat umum seringkali menganggap mereka aneh atau inferior terhadap gaya dan kebudayaan mayoritas. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Martin van Bruinessen, seorang Indonesianis asal Belanda, gejala seperti ini hanya terjadi ketika gesekan relasi kekuasaan membuat mereka terpaksa tinggal dalam lingkungan khusus, menyendiri, dan tertutup.
Bisa jadi kelompok Amish adalah mereka yang merasa terisolir dari induknya (dalam hal ini Gereja Protestan Swiss) dan dilanda keraguan akan sebuah ajaran iman yang “seharusnya” dijalankan. Mereka tidak dipercaya dan, sebaliknya, tidak percaya juga dengan segala di luar kelompoknya. Faktanya, mereka bahkan pernah terusir dari komunitas besarnya, dan harus mengasingkan diri untuk mempertahankan kehidupan dan ajaran. Mereka lantas membentuk komunitas tersendiri, yang cukup intim, menyelenggarakan kontrol sosial yang cukup ketat, sekaligus menciptakan sistem perlindungan yang senantiasa dipatuhi.
Pada masyarakat modern yang berciri inklusif, kelompok-kelompok intervensionis, yang dipaparkan oleh sosiolog dari Inggris Bryan Wilson, cenderung berkonsentrasi kepada perbaikan moral kolektif di internal kaumnya. Ini semacam purifikasi kolektif. Tak peduli apa pun alasan dan konteksnya, mereka mencari kesucian dan kemurnian diri dan ajaran. Meskipun itu meniscayakan pengabaian segala situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Meskipun itu berarti harus dihinakan dan disia-siakan.
Kelompok Amish mengambil tempat di sini. Mereka melarang pemakaian listrik karena ada kekhawatiran bila kabel-kabel tembaga itu menjadi sarana penodaan atas ajaran tradisional mereka. Mereka tidak mau jika ajaran yang menurut mereka adalah murni harus terkontaminasi oleh hal-hal asing dan merusak dari dunia luar. Pola pikir ini sederhana saja, sebenarnya. Tidak semua unsur dunia luar itu buruk, tetapi tidak semuanya juga baik.
Dan kalau semuanya tidak tentu baik, lebih bagus melestarikan semua yang sudah pasti baik. Dan karena mereka cinta damai, barangkali kelompok Amish cuma perlu berkilah: ampunilah kami yang tidak melakukan apa yang Anda lakukan, sebagaimana kami mengampuni kalian yang tidak melakukan apa yang kami lakukan.

Dani Wicaksono/The Encyclopedia of American Religions/Time/BBC

lihat kelanjutannya......

Suku yang Menyanyikan Waltzing Matilda

Suku yang Menyanyikan Waltzing Matilda

Pada 25 Maret 2000, pemerintahan federal Australia menolak kebenaran laporan PBB mengenai adanya diskriminasi rasial terhadap suku Aborigin. Pemerintah berkilah, laporan itu tidak akurat dan kurang berimbang.
PBB sendiri tetap ngotot bahwa pelaksanaan hukum di Australia Barat dan Daerah Utara terlalu berpihak pada warga kulit putih, dan berlaku tidak adil terhadap orang-orang Aborigin. Ini jelas-jelas menciderai konvensi PBB yang berlaku secara internasional tentang penghapusan rasisme.
Juru bicara kelompok Aborigin, Daryl Melham, menyatakan bahwa laporan PBB tersebut cukup faktual dan seimbang. Ia sekaligus menegaskan bahwa persoalan diskriminasi negara terhadap warga Aborigin tidak hanya berskala internasional, tetapi juga memiliki akar historis yang panjang. Walaupun ditutup-tutupi oleh pemerintah, entah karena malu atau karena tak hendak menghentikan perlakuan itu, diskriminasi rasial itu tetap menjadi bahaya laten di Australia. Dan Aborigin tetap menjadi kelompok yang paling dirugikan.
Sejak kedatangan kapal pertama kolonialis Inggris yang dipimpin James Cook pada 1770, suku Aborigin seperti disisihkan dan dianggap hina seperti parasit. Padahal Aborigin (dan Torres Strait Islander) adalah suku pribumi yang diyakini sudah mendiami kawasan itu sejak 40.000 hingga 60.000 tahun lalu. Mereka juga memiliki sistem pemerintahan dan hukum tersendiri. Namun, Kapten Cook kemudian menyatakan hak kerajaan Inggris atas benua Australia.
Para imigran pun berdatangan. Kapal pertama dari Inggris tiba pada tanggal 26 Januari 1788, mengangkut para “pom” (prisoners of her majesty: tawanan sang ratu) untuk dibuang. Kemudian para pendatang bebas terus mengalir masuk, dan sampai 1861, jumlah penduduk Australia sudah mencapai 1.200.000. Pada pertengahan kedua abad 20, lebih dari 5.000.000 orang masuk ke Australia. Sekarang tak kurang dari 41% (19 juta orang) penduduk Australia dilahirkan baik di luar negeri atau anak dari pendatang yang dilahirkan di luar negeri.
Orang Aborigin dan Torres Strait Islander menderita kerugian dan ketidakadilan setelah berasimilasi dengan pendatang. Tanah pribumi diakuisisi dan dieksploitasi. Sistem sosial dan kekeluargaan dihancurkan. Selain itu, banyak dari antara mereka yang menjadi korban penyakit bawaan orang-orang kulit putih. Undang-undang Kebangsaan dan Kewarganegaraan (Nationality and Citizenship Act) 1948 memang mengakui hak kewarganegaraan dari semua penduduk Australia. Namun, kenyataannya tidak semua suku pribumi Australia memiliki semua hak politik, sosial dan ekonomi yang setara dengan orang Australia kulit putih.
Untuk mengatasi ketidakadilan ini, Parlemen Australia lantas membuat komitmen tentang persamaan hak bagi semua orang Australia pada 1966. Ini termasuk komitmen dalam proses rekonsiliasi dengan suku Aborigin dan Torres Strait Islander—khususnya dalam mengatasi kerugian sosial dan ekonomi mereka. Komitmen ini, anehnya, harus diulang lagi pada November 2000. Memang, proses menuju rekonsiliasi bukanlah persoalan mudah, tapi pengulangan komitmen yang sama itu mengindikasikan keberatan atau rintangan yang dihadapi Australia untuk mengatasi problem prasangka rasial.
Malahan, kenyataan menunjukkan bahwa penduduk pribumi (rata-rata) meninggal 20 tahun lebih cepat dibanding orang kulit putih. Jumlah pribumi yang tersisa, sekitar 469,135 orang, memiliki akses terbatas untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak-haknya. Karena miskin, mereka tenggelam ke dalam belukar perdagangan obat bius, minuman keras, dan menjadi obyek penderita dari hukum Australia. Mereka lantas menjadi kelompok yang menyanyikan beberapa baris Watzing Matilda, lagu terkenal di Australia yang digubah oleh Banjo Paterson pada 1895.
//…/ Aku adalah korban tak bersalah dari jalan setapak yang buta/ dan aku lelah dengan semua tentara di sini/…/ segalanya berantakan/…/ Sekarang aku tidak membutuhkan simpatimu, kata sang buronan/ bahwa jalan-jalan itu bukanlah lagi tempat untuk bermimpi/…/ Menarilah Waltzing Matilda, Waltzing Matilda/ kamu akan menari Waltzing Matilda bersamaku//

Dani Wicaksono/BBC/Wikipedia/AP

lihat kelanjutannya......

Berebut Pengaruh di Asia

Berebut Pengaruh di Asia

Ada tiga negara yang tampak berebut pengaruh di Asia: China, Jepang, dan Korea Utara. China mengawali semuanya dengan membangun birokrasi, menegakkan administrasi perdagangan, mengatasi inflasi, dan menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Jepang mengikuti dengan menaikkan prestasi ekonomi dan menegaskan politik luar negeri yang kuat. Terakhir, Korea Utara melakukan ujicoba nuklir yang membuat dunia tersentak.
Jepang dan China—yang berseteru soal kuil Yashukuni—langsung sadar bahwa pemain lama ini memang pantas diwaspadai. Serentak mereka lantas mengecam tindakan Korut yang provokatif. Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara Kim Jong Il. Paling tidak, mereka menunjukkan kekhawatiran bila ke depannya Korut kemudian bersikap jumawa atau semakin mendominasi konstelasi politik di Asia.
Jepang merapat ke AS, seperti biasa, untuk lebih menunjukkan taringnya, sementara China yang tadinya merupakan sekutu tradisional Korut berusaha tenang dengan hanya mengatakan bahwa “Korut tak tahu malu.” Isu holocaust pun didengung-dengungkan kembali. Kali ini dengan ancaman perang nuklir.
Secara historis, Korut mulai tertarik mengembangkan nuklir saat berlaku perang Korea sepanjang 1950 hingga 1953. Dalam perang itu, Korut yang dibantu Uni Soviet dan China, melawan Korea Selatan (Korsel) yang didukung AS dan sekutunya.
Perang yang berakhir tanpa perjanjian damai menyebabkan kedua pihak saling berusaha mengimbangi kekuatan militer. Konsep perimbangan militer inilah yang memelihara stabilitas Semenanjung Korea hingga saat ini.
Sekarang Korut memiliki nuklir. Ia kini menjadi salah satu dari 9 negara pemilik nuklir. Kebanyakan berharap bahwa Korut hanya memakai nuklirnya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Tetapi, melihat situasi politik pasca-ujicoba, agaknya Korut akan mengembangkan senjata nuklir pula.
Dengan senjata nuklir, negara ini akan mampu bertahan dari serangan musuh dan punya kekuatan yang mengancam AS. Dengan senjata nuklir pula, Korut sekaligus mentasbihkan diri sebagai salah satu kekuatan hebat di Asia.
Jepang yang sejak era Koizumi mengungkit kemungkinan agar diperbolehkan membangun kekuatan militer aktif, agaknya harus lebih mengutamakan kekuatan politik dan ekonomi jika hendak bertarung di benua ini. Kalau tidak, maka dominasi Asia pastilah terletak di China dan Korut.

Dani Wicaksono










Junichiro Koizumi:
Reformasi untuk Jepang

Masa kejayaan Koizumi berakhir ketika kepemimpinan partai LDP (Liberal Democratic Party) berpindah tangan. Sejak 20 September kemarin, Perdana Menteri Junichiro Koizumi tidak lagi mengepalai partai nomor satu di Jepang itu karena sudah habis masa jabatannya. Kursi beralih ke Shinzo Abe, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang pada Pemerintahan Koizumi.
Namun, orang tidak akan melupakan Koizumi. Ia telah memimpin Jepang selama lebih dari lima tahun dan membawa Jepang ke arah perubahan signifkan. Koizumi melakukan pembaharuan struktural, mengubah wajah politik, dan mereformasi perekonomian politik. Dalam masa kepemimpinan Koizumi, Jepang menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi yang cukup diperhitungkan.
Koizumi melihat reformasi itu sebagai kebutuhan yang mendesak bagi ekonomi Jepang. Bagi Koizumi dan pendukungnya, liberalisasi ekonomi sebagai satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali ekonomi Jepang yang stagnan.
Semula Jepang diremehkan sebagai kendaraan AS di Asia, baik secara ekonomi maupun politik. Namun, berkat Koizumi, Jepang menjadi pemain utama dalam politik global-yang mungkin saja kelak akan memiliki kekuatan militer yang berfungsi sepenuhnya; yang mungkin saja kelak akan mendapat satu jatah kursi di Dewan Keamanan PBB. Dialah yang telah mengukuhkan diri sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling disegani pada abad 21.
Awalnya, Koizumi cukup disenangi oleh publik karena gayanya yang fashionable dan eksentrik. Koizumi dianggap berbeda dari para pendahulunya. Ia merilis CD berisi lagu-lagu Elvis kegemarannya dan bahkan berduet ria dengan aktor film pujaan dunia, Tom Cruise.
Popularitas Koizumi merosot ketika pemerintahannya memasuki usia setahun. Menurut jajak pendapat surat kabar Mainichi Shimbun, April 2002, perdana menteri yang penampilannya paling ‘colourfull’ itu hanya mendapat 42 persen suara publik yang mendukungnya. Ini karena Koizumi memutuskan untuk menjadi sekutu utama AS dengan cara mengirim tentara Jepang ke Irak.

Dani Wicaksono/BBCNews/Times














Kim Jong Il, Sang Pemimpin Tersayang

Kim Jong Il adalah pemimpin Korut yang gemar minum konyak Hennessey, dan mengoleksi 20.000 film termasuk serial James Bond yang lengkap.
Ia dilahirkan pada 16 Februari 1941 (tahun kelahirannya diubah menjadi 1942, agar tepat berselisih umur 30 tahun dengan sang ayah) ketika orangtuanya eksil ke Khabarovsk, Siberia, Uni Soviet. Ia adalah putra tertua dari Kim Il Sung dan istri pertamanya, Kim Jong Suk.
Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Kim Jong Il. Ketika kanak-kanak, ia dipanggil “Yura”. Sebelum menjadi orang pertama Korut, dunia hanya tahu nama Kim yunior sebagai seorang playboy yang secara menggelikan memakai sepatu dengan hak tebal biar kelihatan lebih tinggi. Kim Jong Il dikenal sebagai “Pemimpin Tersayang”, sementara ayahnya dikenal sebagai “Pemimpin Besar”.
Kemudian ia tiba-tiba dikenal sebagai pewaris tongkat kepemimpinan Korea Utara sepeninggal ayahnya. Pada 1994, Sung meninggal dan Kim marak ke tampuk kekuasaan Korut (dan kemudian diangkat menjadi ketua partai Komunis sejak 1997). Pada saat itu Korut menjadi negara yang paling terkucil di dunia, dengan perekonomian dalam negeri yang rusak parah dan bencana kemanusiaan, seperti kelaparan, yang berulang kali melanda.
Ia adalah figur terkuat di Korut setelah Kim Il Sung. Seturut penilaian orang Korut, “Jenderal Kim Jong Il adalah orang besar yang jarang didapati. Ia memperoleh pendidikan revolusioner langsung dari ayahnya, dan memiliki semangat revoslusioner dan kekuatan seperti Gunung Baekdu—yang melambangkan kemerdekaan dan revolusi dan keagungan.” Maka ia pantas menjadi panglima tertinggi dari Angkatan Bersenjata Rakyat Korea (1991).
Ketidaksabaran dan temperamen tinggi yang dimiliki Kim sangat berbeda dengan kharisma dan ketenangan Sung. Ayah Kim adalah seorang yang terbuka terhadap masukan orang lain, sementara Kim terkenal arogan dan suka mengatur, terutama dalam hal kebijakan. Ia gampang berprasangka dan sering menunjukkan sikap emosional berlebihan.
Mungkin segenap kepribadian Kim diskreditkan oleh para intelijen Korea Selatan, negara yang secara ideologis bertentangan dengan jirannya. Namun, yang pasti, usaha Kim untuk mengembangkan negara nuklir bukanlah basa-basi. Ia malah mengaku telah melakukan ujicoba nuklir pada 9 Oktober berselang. Kim seolah tak peduli anggapan Presiden Bush, pada 2002, bahwa Korut adalah bagian dari “poros setan” bersama dengan Iran dan Irak—negara yang dipandang sebagai ancaman bagi AS dan kepentingannya.

Dani Wicaksono/The Encyclopedia of Asian History






Permainan Berbahaya dari Korea Utara

Pada 3 Oktober 2006, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Kye-guan, mengatakan bahwa negaranya siap mengadakan ujicoba nuklir kedua setelah 1998 dalam waktu dekat. Ia pun buru-buru menambahkan, Korut tidak akan menggunakan menggunakan senjata atom dan tetap berkomitmen pada program denuklirisasi Semenanjung Korea.
Enam hari kemudian, pengumuman itu ditepati juga.
Dunia internasional, dimotori oleh Jepang dan Amerika Serikat, segera mengutuk tindakan Korut. AS menyebut ujicoba tersebut sebagai “tindakan provokatif”, Perdana Menteri Jepang, dan Shinzo Abe menegaskan bahwa Korut tidak dapat dimaafkan. Sementara China yang merupakan sekutu Korut ikut menyatakan penentangan keras terhadap tes tersebut dan menyebutnya sebagai “tidak tahu malu”.
Korut yang mundur dari Traktat Pelucutan Senjata Nuklir, 10 Januari 2003, memang membuat was-was kontinen itu karena dikabarkan memiliki bahan-bahan yang memadai untuk membuat enam hingga delapan bom nuklir. Hingga sekarang, sejak Korut membuka kembali fasilitas-fasilitas nuklirnya pada 5 Februari 2003, tidak ada yang bisa memastikan apakah Korut memang mengembangkan persenjataan nuklir.
Secara politis, Korut berada di antara hidup dan mati. Sejak lama Korut dikenai sanksi ekonomi oleh AS, juga ancaman perang dari AS. Presiden George W. Bush sejak 2002 malah tegas mengatakan bahwa Korut (dengan komunismenya) telah mengancam stabilitas kekuasaan, dan diperintah rezim otoriter yang menyengsarakan rakyat.
Korut sendiri menyatakan bersedia duduk dalam perundingan internasional untuk mengakhiri program nuklir di negara itu, dengan syarat AS mencabut sanksi keuangan terhadap Korut. Namun AS menolak mencabutnya, dan belum bersedia mengadakan pembicaraan langsung dengan Korut.
Setelah ujicoba nuklir, hampir semua pihak yang sehaluan dengan AS lantas mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi yang mengecam Korut, juga memberlakukan sanksi ekonomi. PM Jepang Shinzo Abe yang tengah berada di Seoul untuk menemui Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun, sigap mendesak Dewan Keamanan agar mengambil sanksi tegas. Korea Selatan pun mengatakan sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk sehubungan dengan nuklir Korut.
Hanya Jepang barangkali yang sudah dengan tegas menjatuhkan sanksi sepihak kepada Korut. Mulai Juli tahun depan, Negeri Matahari Terbit melarang seluruh kapal Korut melintas di perairan Jepang. Pemerintahan Abe juga akan menolak semua warga Korut yang hendak memasuki Jepang.
Korut telah bermain di zona bahaya. Sanksi dari Jepang saja sudah akan menghentikan perdagangan kedua negara yang senilai US$180 juta. Belum kalau menghitung kerugian sosial dan politik akibat tersisih dari pergaulan internasional. Barangkali Kim Jong Il, pemimpin Korut, sudah menimbang: bahwa semua ini adalah harga yang layak untuk kepemilikan nuklir.

Dani Wicaksono/Cininta Analen/BBC/AFP/Reuters/Antara



Kuil Yasukuni, Situs Sengketa Politik Jepang, China, dan Korea Selatan

Di samping kemajuannya di bidang politik dan ekonomi, Jepang selalu memicu krisis politik yang tak mengenakkan dengan Korea Selatan dan China. Ketegangan hubungan antartetangga ini selalu diawali dengan kunjungan Koizumi (atau para pemimpin Jepang lainnya ke Yasukuni). Dan kemudian merembet ke masalah lain.
Pada masa pemerintahannya, setiap tahun Koizumi selalu memicu kontroversi dengan mengunjungi Kuil yang dijadikan tempat peringatan bagi lebih dari 2,5 juta prajurit Jepang yang gugur dalam Perang Dunia II—yang menjadi pahlawan bagi Jepang, tetapi penjajah bagi China dan Korsel.
China dan Korsel selalu melancarkan protes keras karena Kuil Yasukuni adalah penghinaan bagi kedua bangsa bekas jajahan Jepang tersebut, sekaligus dianggap sebagai pemutar-balikan fakta sejarah karena sebenarnya Jepang-lah yang melakukan penindasan.
China dan Korsel menunjukkan sikap yang meradang. China sampai melakukan kampanye besar-besaran untuk memboikot produk-produk Jepang di China. Korsel sendiri melayangkan pernyataan resmi bahwa Tokyo harus menyampaikan permintaan maaf “setulus-tulusnya” berkaitan dengan okupasi Jepang ke Korsel pada 1910-1945 (meskipun hubungan kedua negara sudah berlangsung normal sejak diadakannya sebuah perjanjian pada 40 tahun silam).
Bisa jadi Koizumi benar-benar cuma hendak “menghormati pejuang-pejuang yang gugur dalam perang, yang kematiannya menjadi tumbal bagi perdamaian dunia di masa depan.” Hanya, di luar itu, konteks yang lebih luas (atau konteks yang meluas) selalu disertakan seiring dengan memanasnya hubungan bilateral kedua negara.
Sejak April 2005, Jepang demikian gencar melancarkan kampanye untuk menduduki satu kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Bagi Korsel, Jepang tidak pantas duduk di kursi tersebut karena tidak punya perasaan bertetangga. Bagi China, langkah Jepang harus dihentikan karena seperti ingin mengukuhkan kembali niatnya untuk menjadi kekuatan dominan di Asia secara militer sebagaimana pernah terjadi pada pertengahan abad ke-20.
Perselisihan politis Jepang versus China dan Korsel ini semakin memanas sejak Jepang mengklaim hak pengelolaan perairan kaya sumber daya di seputar pulau-pulau perbatasan di Pasifik. Di perairan Laut China Timur, di sebelah utara Taiwan, Jepang dan China berseteru soal garis perbatasan-di mana ada ladang gas yang cukup subur. Di sekitar perairan yang sama, Jepang mengklaim Pulau Tokdo yang sebelumnya dimiliki oleh Korsel.
Pada tingkatan ini, Koizumi menunjukkan sikap acuh tak acuh dan cenderung keras kepala. Dan para pengamat pun mahfum bahwa berdasarkan kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat, seiring dengan kemajuan politik dan ekonomi Jepang, dan “kesengajaan” Jepang untuk memancing suasana keruh di Asia, maka perdebatan sesungguhnya semata-mata bukanlah tentang perbatasan, atau sejarah yang ditelikung, atau permintaan maaf atas dosa-dosa masa lalu.
Bisa jadi Koizumi pun sadar bahwa isu sebenarnya barangkali berkutat pada siapakah di antara China dan Jepang yang akan menjadi kekuatan dominan di Asia pada abad sekarang dan selanjutnya.

Dani Wicaksono/BBCNews/Times

lihat kelanjutannya......

Korea Utara: Yang Terhempas dan Yang Putus Asa

Korea Utara: Yang Terhempas dan Yang Putus Asa

Ada ungkapan dari Clausewitz yang sering dikutip: “Perang adalah semata-mata terusan dari kebijakan dengan cara lain… apa yang khusus dari perang adalah cara itu sendiri.” Kita bisa melihat Korea Utara dari sini. Tujuan utama Korut mencoba nuklirnya adalah cara menunjukkan kepada dunia bahwa rezim ini masih bisa bertahan. Sekaligus, inilah kebijakan yang diambil Kim Jong Il untuk mendesak balik Amerika Serikat.
Idealnya, memang Korut tak perlu melakukan permainan berbahaya ini. Seharusnya Korut mengikuti langkah China (patron dan partner mereka selama ini) sepeninggal Ketua Mao: mereformasi ekonomi dan menyibak tirai bambu mereka dengan hati-hati sekali, seraya masih mengukuhkan monopoli kekuasaan dari Partai Komunis. Paling tidak, China telah bangkit secara ekonomi dan dihargai secara politik. Paling tidak, sekali lagi, China sukses memperbaiki sistem ekonomi ala Marx yang terbukti kalah bersaing dengan kapitalisme.
Namun, Korut bukan China. Bagi Korut, reformasi ekonomi dan penetrasi kapital, atau gagasan unifikasi dengan Korsel dan pergantian rezim adalah racun yang bakal membangkrutkan pemerintahan dan ideologinya. Dan itu menciptakan ketakutan yang kian hari kian menggunung: ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap negara lain. Rakyatnya miskin, kelaparan melanda di mana-mana, dan negara merasa harus bersaing dengan jirannya seperti Korsel atau Jepang, juga dengan Amerika Serikat. Ketakutan multidimensi inilah yang membuat orang punya istilah baru dalam hal ideologi dan ketatanegaraan: paranoia Korsel.
Selama dua pemerintahan terakhir, Washington telah mengusahakan pelbagai macam strategi agar Pyongyang tidak mengembangkan nuklir. Pemerintahan Clinton mencoba merangkul Kim dengan baik-baik, seraya menjanjikan kerjasama bilateral yang sepaket dengan bantuan makanan dan energi. Entah kenapa, Korut menolak. Lantas Bush mengumumkan kepada dunia pada 2002, barangkali karena AS juga sudah kehilangan akal, bahwa Korut adalah salah satu anggota poros setan selain Iran dan Irak. Sanksi ekonomi pun dilayangkan ke Korut—terutama sebagai tekanan agar Kim tidak membuat nuklir.
Benar kiranya bila kemudian ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan warga Korut menjadi korban dari kelaparan akibat sanksi ekonomi yang dikampanyekan AS. Hanya, tekanan AS jugalah yang membuat Korut menjadi monster. Korut akhirnya mempunyai momentum untuk menjadi kuat. Dengan kata-kata Kim Jong Il sendiri, “Semakin kecil sebuah negara, ia harus semakin kuat untuk mempertahankan kehormatannya.”
Korut dibanting oleh kekuatan adidaya AS (menyebut AS, berarti kita harus melihat sekutu-sekutunya pula). Korut dianggap sebagai negara gagal (secara ideologis) oleh sebagian kalangan, sementara Korut juga diabaikan (secara politis) oleh sebagian besar komunitas internasional. Dan Kim mengubahnya sebagai kekuatan penempa: nasionalisme dan anti-liberalisme, dan … nuklir!
Percobaan nuklir Korut 9 Oktober 2006 lalu memberikan pemahaman tertentu bahwa pendekatan keras kepada negara ini tidak akan berhasil sama sekali. Bahkan, ketika Jepang dan Korsel dan China dan AS dan PBB siap merumuskan sanksi lain, Korut menunjukkan gelagat lebih buruk dengan menyatakan kesiapan untuk melakukan ujicoba kedua. Korut seperti putus asa ketika dunia seolah berpaling daripadanya.
Negara-negara pemilik nuklir seperti AS dan China, yang dalam perkara ini sepakat menyingkiri Korut, mungkin saja siap menghadapi segala kemungkinan—bahkan yang paling buruk sekali pun. Namun, Korut dan dunia sisanya akan diliputi ketakutan apabila sanksi benar-benar dijatuhkan. Apa pun macamnya, sanksi itu jelas tidak akan ringan. Bisa jadi malah lebih keras daripada embargo ekonomi AS. Kalau pun sama, cakupan sanksi itu akan lebih luas dan lebih panjang, dan rakyat jelata Korut pula akhirnya yang sengsara.
Bennett Ramberg punya usulan menarik. Ia yang pernah bekerja di Departemen Dalam Negeri semasa pemerintahan Bush senior percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan mempergunakan kekuatan militer untuk menangkal nuklir Korut. Belum lama ini Ramberg menulis di The Guardian bahwa solusi terbaik adalah menghilangkan paranoia dan mengurangi isolasi Korut. Caranya tentulah memberi harapan Korut untuk bangkit secara ekonomi—dan bukannya secara militer.
Bisa dengan cara mengucurkan dana internasional seraya menekankan perubahan model ekonomi, atau dengan mendukung keinginan Korsel untuk menggenjot kerjasama perdagangan dengan saudaranya itu. Bisa pula AS bersikap rendah hati dengan memberikan bantuan ekonomi dengan syarat Korut tidak mengembangkan senjata nuklir (seperti dilakukan oleh George W. Bush untuk nuklir India) atau mengacuhkan Korut dengan segala langkahnya (seperti dulu dilakukan John F. Kennedy semasa Krisis Nuklir Kuba 1961, terutama setelah menarik rudal nuklirnya dari perbatasan Kuba).
Begini pertimbangannya. Semakin dihempaskan, semakin Korut akan frustasi. Pyongyang yang terisolasi sudah menunjukkan sikapnya yang paranoid terhadap dunia luar dan kemungkinan serangan AS. Ditambah dengan sanksi yang berat, Korut tidak hanya akan membuat rakyatnya lebih sengsara, tetapi juga akan berjuang hidup dengan segala cara.
Korsel sudah memutuskan hubungan dagang. China menjauh. Jepang mengutuk. Amerika meradang. Dan kalau dunia ikut-ikutan berpaling muka, Korut siap perang dengan caranya sendiri. Minimal, mereka tidak akan segan untuk menjual senjata kepada “dunia bawah”: teroris, mafia, atau siapa pun dia yang butuh nuklir. Akhirnya, umat manusia pula yang rugi.

Dani Wicaksono/The Guardian/Time/BBC

lihat kelanjutannya......

Kuba: Menetapi Masa Silam, Menggenapi Masa Depan

Kuba:
Menetapi Masa Silam, Menggenapi Masa Depan


Melihat Kuba secara sepintas, mata akan sedemikian dimanjakan oleh bangunan-bangunan epik bergaya kolonial, penari-penari salsa yang sedemikian muda dan menggairahkan, lukisan-lukisan Che Guevara di tembok-tembok kota, pantai-pantai berpasir putih nan lembut, dan ladang-ladang tebu yang subur dan luas. Imaji tentang Kuba seolah-olah menegaskan sebuah kenangan: ketetapan masa lalu yang bergerak seiring zaman.
Arsitektur kolonial adalah pahatan konkret dari hasrat merkantilisme Spanyol yang menduduki Havana sejak 1511. Vila yang dibangun oleh Diego Velazquez de Cuellar, seorang Spaniard yang menjadi gubernur Kuba pertama kali, menjadi bukti paling jelas betapa pusat kota Kuba pertama bukanlah di Havana, melainkan di Baracoa. Keuskupan Kuba pertama pun berada di daerah ujung timur Kuba ini.
Penari-penari salsa yang ranum dan eksotis itu meniscayakan pandangan dunia penduduk Kuba yang penuh semangat dan dinamis. Melihat tarian salsa, kita seperti melihat Republica de Cuba yang muda, seperti memandang Castro muda yang sangat enerjik. Kita bisa lihat betapa Fidel Castro yang masih berusia 27 memimpin serombongan milisi sipil menyerang barak Moncada. Misi utamanya adalah menggulingkan rezim diktator Batista. Castro gagal, tertangkap, dan dibuang ke Meksiko. Namun Castro tidak menyerah. Bersama dengan sang adik, Raul Castro, serta seorang sahabat dari Argentina bernama Ernesto “Che” Guevarra, Fidel bersauh kembali ke Kuba pada November 1956, disertai 82 gerilyawan saja.
Bedanya dengan serbuan pertama, kali ini Castro berhasil menghimpun kekuatan publik, dan menjadikan perangnya sebagai peperangan rakyat semesta. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Batista yang menindas diubah oleh Castro menjadi senjata paling ampuh untuk memenangi perjuangan. Gerak Castro pun semakin ritmis dan cepat. Pada 1 Januari 1959, Batista tumbang. Fidel Castro pun menjadi pemimpin dari negara komunis pertama di belahan Barat dunia.
Pantai-pantai berpasir putih, juga ladang-ladang tebu, menyiratkan sisi wisata dan perekonomian Kuba. Pantai-pantai berpasir putih, yang mungkin pula tidak kotor karena sepi pengunjung, barangkali adalah hikmah satir yang didapat dari larangan Pemerintah Amerika untuk bepergian atau berwisata ke Kuba. Perairan Kuba adalah debur ingatan pahit bagi Amerika. Sejarah dunia mencatat, Presiden AS John F. Kennedy dipermalukan oleh Fidel Castro ketika invasi Teluk Babi April 1961 yang disponsori Amerika gagal sama sekali. Perairan Kuba menjadi saksi betapa negara yang luasnya lebih kecil dari Jawa itu sukses memukul mundur negara adidaya AS.
Kuba memang tidak terlalu kuat secara ekonomi bila dibanding dengan rival AS seperti Rusia, China, dan Jepang. Gula, sebuah komoditas andalan Kuba, yang pengetahuan tentang pengolahan dan tradisinya diwarisi dari budak-budak bawaan orang Perancis, barangkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tetapi Kuba sangat kuat secara politik. Dari sedikit negara di dunia yang berani menentang Amerika, Kuba menjadi salah satunya.
Dan sekarang Kuba memegang tampuk pimpinan Gerakan Non-Blok. Sejak didirikan pada 1961 oleh Joseph Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, dan Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, GNB punya asas yang satu dan tidak berubah: bebas dari pengaruh blok mana pun. Tidak ada aliansi dengan dua kekuatan adidaya (pada waktu itu AS dan Uni Sovyet). Gerakan Non-Blok adalah sekaligus blok tersendiri yang dipenuhi semangat perdamaian dan kemerdekaan, yang tidak mendukung penindasan suatu bangsa atas bangsa lain.
Nadine Gordimer, sastrawan besar Afrika Selatan yang meraih penghargaan Nobel Sastra 1991, ketika berkunjung ke Havana menyatakan: “Aku melihat Kuba sebagai tempat dari sebuah perlambang. Atlantis yang bangkit dan menantang kita. Ambruknya Soviet menenggelamkan negara pulau ini menjadi peninggalan kekuatan politik abad 20.”
Gordimer benar. Kuba adalah mantan sekutu dari Uni Sovyet. Dunia bahkan pernah dipanaskan oleh Krisis Misil Kuba 1962-peristiwa menegangkan saat Uni Sovyet menempatkan nuklirnya di Havana untuk menantang nuklir Amerika. Tetapi itu Kuba yang dulu: negara yang terbebani oleh heroisme Marxisme-Leninisme. Kuba sekarang dituntut untuk menyelaraskan konvensi revolusinya dalam era kerjasama global.
Yang tidak berbeda, Kuba sekarang tetap saja tidak bisa lepas dari maskotnya: Fidel Castro. Meskipun sejak 31 Juli menyerahkan tampuk kepemimpinan Kuba kepada Raul Castro, bagi dunia wajah Kuba adalah wajah Fidel.
Dalam lingkaran GNB, sebenarnya bukan Kuba saja yang cakap dipandang secara politis. Ada Iran dengan Mahmoud Ahmadinejad, ada Venezuela dengan Hugo Chavez, ada India dengan Manmohan Singh, ada Indonesia dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih dari 100 anggota GNB sekarang pun tidak lagi terdiri atas negara-negara berkembang seluruhnya. Lebih jauh, GNB sekarang bisa dipandang sebagai kekuatan besar yang tak boleh diremehkan.
Problem riil yang dihadapi GNB sekarang terutama sekali adalah merumuskan agenda ke depan. Banyak pakar yang mengusulkan bila GNB lebih berkonsentrasi ke wilayah politik, dan tidak cuma meningkatkan kerjasama ekonomi. Pada 2003 lalu, KTT GNB di Malaysia membuat kesimpulan penting untuk mencegah serangan ke Irak. Entah karena dominasi AS terlampau kuat, atau karena negara-negara GNB sendiri kurang berperan secara aktif, serangan ke “Babilonia Baru” itu tetap berlanjut.
Inilah yang mesti menjadi refleksi bagi GNB sekarang. Ada banyak masalah internasional yang membutuhkan aspirasi GNB sekarang. Kita bisa menyebut konflik Timur Tengah, misalnya, atau pemilihan Sekretaris Jenderal PBB, atau isu nuklir Iran dan upaya untuk menghentikan dominasi AS. Kekuatan politik negara-negara anggota GNB cukup diperhitungkan secara monolateral. Tetapi secara multilateral?
Kuba bisa menjadi pemimpin yang baik seandainya Castro berhasil mempersatukan para pemimpin Non-Blok ke dalam satu suara. Kalau ini terlaksana, maka Castro tidak hanya akan dikenal sebagai pemimpin rakyat Kuba, namun juga dunia. Fidel dan Raul Castro tidak hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang berjuang untuk keadilan manusia dalam tingkat global, tetapi juga sebagai pelaku dari keniscayaan gerak sejarah dunia.

(DN Wicaksono/Berbagai Sumber)

lihat kelanjutannya......

Politik Dominasi Australia di Kepulauan Solomon

Politik Dominasi Australia di Kepulauan Solomon

Pada 7 Mei 2006 kemarin, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengecam para pemimpin Australia yang terlalu ikut campur urusan dalam negeri Solomon. “Australia tampaknya bermaksud memanfaatkan lisensinya sebagai partner untuk menginfiltrasi hampir semua sektor publik,” kata pemimpin dari salah satu negara yang memperoleh kucuran bantuan tetap dari Australia itu.
Ini bukan perkara baru. Sepanjang Juli 2003, parlemen Solomon sudah memperdebatkan rencana perizinan intervensi RAMSI ketika negara itu diguncang perang saudara (separatisme). Saat itu, Sogavare yang belum menjabat sebagai PM memperingatkan parlemen bahwa kedatangan Australia dengan RAMSI-nya “hanya akan mendekolonisasi negara ini.” Sebelumnya, Perdana Menteri Australia John Howard bahkan lebih dahulu bersuara pada 4 Mei: “Pengangkatan keduanya akan berdampak serius pada reputasi dan posisi Kepulauan Solomon, secara regional maupun internasional.”
Sedangkan peristiwa 7 Mei dipicu oleh keputusan Sogavare untuk mengangkat Charles Dausabea and Nelson Ne'e sebagai menteri kepolisian dan menteri pariwisata. Padahal, seturut Australia, dua orang itu bertanggung jawab atas kerusuhan April di ibukota Honiara. Waktu itu Australia berada di Solomon sebagai pemimpin Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon (RAMSI).
Puncaknya, pada 13 September 2006, Kepulauan Solomon mengusir diplomat Australia. Komisaris Tinggi Australia di Honiara, Patrick Cole, diusir dari Kepulauan Solomon setelah Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengumumkan diplomat itu sebagai persona non grata. Cole dituduh campur tangan dalam politik dalam negeri setelah ia mengecam pembentukan sebuah komisi penyelidik mengenai kerusuhan di Honiara.
Australia merasa tertampar. Mereka yang datang ke Honiara untuk menolong, ternyata harus pulang dengan muka merah.
Sogavare menyatakan bahwa pengangkatan kedua tersangka (versi Australia) tidak menyalahi konstitusi, sebab mereka tidak bersalah sampai hukum memutuskannya bersalah. Ia juga mengkritik dakwaan RAMSI terhadap kedua menteri itu: “Kami akan berhati-hati dengan bukti-bukti yang tidak bisa diterima pengadilan kami, dan para penyidik kami sedang membahas hal itu.”
Belum juga ada solusi untuk peristiwa tersebut, Kepulauan Solomon kembali membuat Australia meradang dengan keputusannya untuk melindungi Julian Moti, adalah orang Australia yang baru saja diangkat menjadi Jaksa Agung Kepulauan Solomon. Padahal, ia telah dituntut Australia karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di daerah Vanuatu, dan diduga disembunyikan oleh Kepulauan Solomon di Papua Nugini—meskipun kabarnya Moti sekarang berada di Honiara. Keberadaan Moti sendiri juga simpang-siur, tetapi yang jelas, ia tidak hadir pada persidangan di Port Moresby atas permintaan Australia.
PM Solomon Manasseh Sogavare, yang tidak peduli dengan permintaan Australia, mengatakan bahwa usulan Australia untuk mengekstradisi Moti adalah berlebihan dan menggelikan. “Orang ini keluar-masuk Australia sejak lama… dan hanya setelah pemerintah Solomon mengangkatnya, ia baru ditangkap.”
Banyak orang menduga bahwa ini semata-mata politik Australia untuk mendominasi kawasan sekitarnya. Bahkan kekacauan yang terjadi di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini adalah dampak tidak langsung dari China dan Taiwan yang berebut pengaruh di Pasifik Selatan. Dalam hal ini, teranglah bila Australia tak mau kalah. John Howard, 67, sejak menjabat pada 1996, membawa Australia sebagai negara yang diplomasi internasionalnya seagresf Amerika Serikat, sekutunya selain Inggris.
Ia mendukung AS menyerbu Irak, mengusir 400 migran Norwegia yang hendak masuk Australia, dan merepotkan Indonesia untuk kasus pemberian suaka bagi sejumlah orang Irian Barat. Sebelumnya Negeri Kanguru di bawah John Howard terlihat benar menekan RI ketika Timor Leste gigih memperjuangkan disintegrasi terhadap Indonesia. Dan sekarang “mengganggu” Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.
Di samping itu, fakta bahwa Australia telah menghabiskan dana hingga US$600 juta dalam misi perdamaian di Kepulauan Solomon adalah faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Dari dulu Australia beranggapan bahwa para jiran di Pasifik Selatan bisa gagal menyelenggarakan pemerintahannya karena kemiskinan, pemerintahan yang buruk, atau kekerasan etnis. Dan khusus untuk Solomon, negara ini berada di antara “hidup dan mati” ketika dilanda kerusuhan dalam negeri. Dan karena tugasnya sebagai “polisi Asia” harus dijalankan, Australia pun datang dengan sejumlah pasukan penjaga perdamaian.
Dari situ, tentulah Australia tidak mau merugi. Howard tidak mau misinya sia-sia. Dan pasti ada pamrih yang tersembunyi. Karena Kepulauan Solomon bukanlah negara kaya, juga tidak punya kandungan kekayaan seperti Timor Leste, maka motif paling masuk akal dari urusan Australia di sana adalah penegasan dominasi diplomatik Australia di kawasan ini.

Dani Wicaksono/BBC/AFP

lihat kelanjutannya......

Lula yang Tersandung dan Alckmin yang Berbesar Hati

Lula yang Tersandung dan Alckmin yang Berbesar Hati

“Brazil punya masa depan yang cerah, dan akan selalu punya,” kata Charles de Gaulle, mendiang Presiden Perancis ketika memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universidade de Brasília, 13 Oktober 1969. Brazil adalah fantasi lama tentang kenyamanan, negeri yang toleran dan ramah, dengan pantai Copacabana, tari samba, karnaval, sepakbola, dan kebebasan seksual yang ekspresif. Sekaligus Brazil adalah negara yang tergolong kurang dalam hal disiplin dan moralitas, secara personal maupun komunal.
Kasus suap yang menyandung Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, 60, pada pemilu tahap pertama awal Oktober lalu—hingga terpaksa harus bertarung ulang dengan Geraldo Alckmin dari Partai Demokrasi Sosial (PSDB) di pemilu tahap kedua—menjadi penegasan bagi kualitas inheren masyarakat Brazil itu. Hasrat Brazil untuk menjadi negara yang bergegas memajukan perekonomiannya pada akhirnya terbentur oleh watak lamban dan suka menggampangkan. Walaupun bisa diatasi, tetap saja etika Brazil ini tampak jelas dalam komentar Lula: “Hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menang.”
Bangsa ini agaknya merasa telah memiliki segalanya—wilayah yang luas (seukuran Eropa), penduduk yang besar (lebih dari 188 juta jiwa), dan lanskap geografis multidimensi. Kekayaan alam dan terbukanya kesempatan apa saja pastilah membuat orang mengira bahwa Brazil adalah sebuah negara (dalam arti pasar) yang menggemaskan. Memang benar. Di samping perlakuan buruk terhadap suku Amazon (perempuan), penindasan terhadap kaum miskin, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan kesenjangan ekonomi yang luar biasa, Brazil (bersama Taiwan) termasuk dalam jajaran terdepan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi cepat sekali dan berkelanjutan.
Hanya, persoalan-persoalan tersebut di atas terlalu silang sengkarut dan saling mengunci, yang membuat Lula sulit berkelit. Tragisnya, dampak dari kesemuanya memercik di muka Lula sendiri. Skandal korupsi (suap) menyerang jajaran pemimpin Partai Pekerja (PT) yang ditanganinya, juga mendera sekutu-sekutu terdekat sang “Presiden dengan Sepatu Mengkilat”.
Alkisah, dua minggu sebelum pemilu pertama, dua orang dari Partai Pekerja ditangkap ketika membawa uang kontan sejumlah US$800.000. Penyidik yakin bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan untuk menyuap para pesaing biar mereka dituduh korupsi. Kebenaran masih belum diungkap, namun Lula terpaksa sudah harus memecat manajer kampanyenya, Ricardo Berzoini. Meskipun sejauh ini Lula masih bersih dari tuduhan, jelas bahwa hari-hari terakhir menjelang pemilu susulan, media bersama kandidat lain akan memanfaatkan noda ini.
Pesaing Lula, Geraldo Alckmin, tentu menghargai perubahan-perubahan positif yang dikerjakan Lula, terutama ketika menghapus inflasi tinggi. Keunggulan Lula, selain dicintai rakyat kecil, adalah bahwa perekonomian Brazil tumbuh dengan cepat, lebih cepat dari China, dan bahkan bila Lula mengurangi pajak perdagangan dan pajak penghasilan kelas menengah, perekonomian akan tumbuh semakin cepat. Namun tak bisa disangkal bahwa rakyat masih butuh kerja keras pemerintah dalam menghapus korupsi, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan berkurangnya aksi kekerasan di jalanan. Selain itu, Lula masih menyimpan persoalan lain: pajak yang terlalu tinggi, transportasi yang kacau, dan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. “Kami juga masih punya 22 persen pengangguran,” kata Luiz Sergio Cardoso de Oliveira, seorang pekerja LSM Embraer, “ditambah para ‘underemployment’, di mana orang mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu (misal, tukang pencet tombol dalam lift).”
Inilah senjata Alckmin. “Saya akan mengikuti putaran kedua (29 Oktober) dengan kesempatan menang yang lebih besar. Dengan demikian, kita akan memiliki pemerintahan yang punya etika, jujur, dan efisien,” demikian mantan gubernur Sao Paulo itu tampak optimis.
Apalagi semua akan dimulai dari awal, meski pada putaran pertama Alckmin sanggup meraih 41 persen suara, sedikit di bawah Lula yang memperoleh 48 persen suara. Ditambah dengan terbongkarnya skandal penyuapan dan pembelian kertas suara di pihak mayoritas, Alckmin yang menjanjikan pemotongan pajak pantas merasa di atas angin. Sepertinya semua kelompok akan lebih mudah dibujuk untuk bersatu melawan Lula.
Lula telah berhasil mengendalikan inflasi, membuat pemerintahannya menjadi murid teladan dari kebijakan ekonomi neoliberal, dan bahkan membayar lunas hutang ke IMF senilai US$15 miliar. Tetapi, bukan hanya itu yang diminta rakyat. Skandal yang menimpa partainya akan membuat langkahnya semakin berat, dan pemilu Brazil putaran kedua akan semakin seru.
Bisa jadi Lula berpegang pada pemeo lama Brazil: “Rouba, mas faz”, ia mencuri, tetapi ia membereskan semua persoalan. Apalagi orang Brazil terbiasa berpikir bahwa presiden selalu bisa menyelesaikan semuanya. Hanya, bila skandal itu kelak menyeret Lula, ramalan de Gaulle akan membuat Brazil lebih merasa tersindir ketimbang bangga.

Dani Wicaksono/World News/Reuters/BBC

lihat kelanjutannya......

Menyejukkan Dunia yang Makin Panas

Tugas Berat Sekjen PBB
Menyejukkan Dunia yang Makin Panas

Sejak enam tahun lampau, kita melihat dunia sebagai padang dari hamparan peristiwa yang penuh dengan selebrasi dan refleksi. Dunia benar-benar gegap-gempita ketika jarum jam di angka duabelas menunjukkan kedatangan milenium baru. Manusia dari segala budaya turun ke jalan-jalan, merayakan harapan tentang masa depan yang lebih baik.
Kofi Annan yakin betul akan masa depan yang baik pada saat itu. Pada “Millennium Summit” menjelang tahun 2000, ia bersemangat menyampaikan kebaikan-kebaikan dunia, langkah-langkah PBB ke depan, dan refleksi akan manusia dan kemanusiaan secara umum. Namun setelahnya, kita terpaksa beralih ke fakta bahwa dunia yang nyata adalah dunia yang babak belur dihajar arogansi manusia, bencana, dan segala kemalangan.
Serbuan AS ke Afghanistan dan Irak bisa menjadi contoh. Serangan teroris Al Qaeda ke WTC bisa menjadi misal. Badai Katrina dan gelombang Tsunami, juga gempa, bisa menjadi tamsil. Selebihnya, kita bisa menyebutkan sejumlah perkara besar: semakin tipisnya lapisan ozon, kebakaran hutan di mana-mana, pembangkitan nuklir di beberapa negara seperti Iran, India, Pakistan, dan Korea Utara, konflik Israel-Palestina yang tak kunjung selesai, semakin beraninya kegiatan terorisme, kelaparan dan gizi buruk, AIDS dan Avian Flu, perdagangan manusia, laju globalisasi yang ganas, sumur minyak yang cenderung habis, dan sebagainya, dan sebagainya.
Sebagaimana kata Kofi Annan suatu ketika, PBB didirikan sejak 24 Oktober 1945 demi menengahi segala persoalan manusia di atas bumi. PBB menjadi wadah dari masyarakat internasional yang memiliki beragam kepentingan dan ambisi. Sekaligus, PBB menjadi mediator yang mendamaikan segala konflik (perang saudara di Rwanda), penolong dari pelbagai bencana (Tsunami), dan pendingin suasana dari hal-hal yang dirasa panas (perang Israel-Hizbullah). Singkatnya, PBB menjalankan fungsi utamanya sebagai badan internasional paling berdaulat yang tidak mengurusi hal-hal yang sebaiknya terjadi (thing wishes to be), tetapi segala perkara yang sesungguhnya terjadi (thing as it is).
Menjadi Sekretaris Jenderal PBB, dengan demikian, menjadi orang di garda paling depan untuk mengurusi segala problem. Ia dituntut untuk peka terhadap situasi, netral terhadap segala bias kepentingan, dan, yang terpenting, menasbihkan solusi. Tetapi ia tidak boleh semena-mena. Ia dibatasi oleh Piagam PBB, terikat oleh sejarah, dan dibebani oleh kepercayaan dari banyak negara. Dan karena persoalan yang muncul di dunia ini berbanding lurus dengan jumlah bintang di langit atau jumlah orang di atas bumi, maka Sekjen PBB adalah pekerjaan paling berat yang pernah diciptakan oleh manusia.
Efektivitas, kekuatan, dan otoritas moral dari seorang Sekjen PBB lantas tidak semata ditentukan oleh dirinya sendiri. Tanggung jawabnya musykil dikerjakan sendirian. Perannya seringkali teramat dilematis dan berbahaya. Ia berada di antara dua sisi mata uang, berdiri di tengah kutub negatif dan positif, atau terpacak sebagai sebuah jembatan penyeberangan. Kofi Annan sendiri lebih suka menyebut peran yang dilakoninya ibarat orang yang “meniti tali internasional yang tipis dan tiada ujung” (The New York Times, 19 Januari 1999). Kofi Annan menegaskan adanya prinsip keseimbangan atau keberimbangan.
Ia yang sudah dua kali menjabat sebagai pemimpin organisasi terbesar dunia tentulah paham bahwa seorang Sekjen PBB mesti bekerja keras untuk menghalang-halangi agresi dari sebuah negara ke negara lain, serta mengutamakan perdamaian dunia di atas segalanya. Ia harus berteriak lantang atas nama hak asasi manusia yang universal, meratap atas nama korban-korban penindasan atau pelecehan, dan menyiarkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan semua yang dirasa universal. Ia menantang segala keraguan, ambiguitas, dualisme, dan meniti tali tipis di antara kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, hitam dan putih, pahlawan dan pecundang, blok dan non-blok, serta segenap oposisi biner lainnya. Ia pun harus memilih yang prioritas di antara semua yang tampaknya penting, melangkah dengan waspada sekaligus pasti. Seraya meniti tali yang tipis itu, Sekjen PBB harus menjalankan fungsinya sebagai moderator dunia.
Selama lima tahun periode kepemimpinan, Sekjen PBB pasca-Annan harus tetap sadar bahwa PBB bukanlah semata-mata alat untuk mendamaikan dunia. Dalam dirinya sendiri, PBB dan Sekjen-nya bukanlah sekadar simbol akan adanya persatuan dunia. Ia sekaligus adalah tujuan dan jalan. Sebagaimana termaktub secara jelas di dalam pasal pertama Piagam-nya, PBB dan setiap Sekjen harus mengutamakan penyelesaian damai untuk setiap konflik; mengembangkan solusi-solusi kooperatif untuk problem-problem sosial, budaya, humanitarian, dan ekonomi; dan bertindak selaras dengan hukum dan keadilan internasional.
Kesemuanya itu meniscayakan satu hal: bahwa tugas PBB bukan cuma bersifat politis, melainkan juga sosial, budaya, dan ekonomi. Pongahnya politik AS, tampilnya Rusia dan Jepang, maraknya oposisi dunia seperti yang dilakukan oleh Mahmoud Ahmadinejad dan Hugo Chavez, ancaman nuklir Korea Utara, terpuruknya Irak pasca-Saddam Hussein, atau semakin beraninya serangan teroris, hanyalah sedikit persoalan dari dunia yang semakin hari semakin panas ini. Dengan masa lalu, dengan prinsip kepemimpinan dan perdamaian, dengan Piagam-nya, PBB masih pula harus mengurusi persoalan kerusakan lingkungan, menipisnya cadangan energi tak terbarukan, penyakit, globalisasi yang menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi, juga pelbagai bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia.
Sekjen baru yang akan menggantikan tugas Kofi Annan pada 31 Oktober (resminya setelah 31 Desember) nanti niscaya adalah figur yang ulet dan tahu benar menjaga keseimbangan dunia. Meskipun pendahulu Annan, Dag Hammarskjold, pernah menyatakan bahwa “ini bukanlah mengenai orang, melainkan tentang institusi”, Ban Ki-Moon (Korsel), Pangeran Zeid al Hussein (Yordania), Jayantha Dhanapala (Sri Lanka), Ashraf Ghani (Afghanistan), Shashi Tharoor (India), atau Vaira Vike-Freiberga (Latvia), atau siapa saja yang terpilih kelak, tetap harus menunjukkan tanggung jawab individual sebagai seorang Sekjen.
Kofi Annan telah bertindak nyaris sempurna dalam meredam agresivitas politik luar negeri AS dan sekutu-sekutunya, bersikap netral terhadap konflik-konflik internasional, dan menegakkan resolusi PBB tentang pelucutan senjata nuklir. Annan juga telah menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap segala persoalan duniawi dan kemanusiaan. Maka, tugas penerusnya adalah menyempurnakan semuanya—kalau bisa.

Dani Wicaksono/globalpolicy.org/NYT/AP/Wikipedia

lihat kelanjutannya......

Pada Mulanya adalah Kata

Pada Mulanya adalah Kata

“Habemus Papam… .” Kita telah memiliki seorang Paus. Ucapan itu diteriakkan oleh Jorge Medina dari balkon Basilika Santo Petrus pada pukul 17.50 waktu Vatikan, 19 April 2005. Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah wafatnya Yohanes Paulus II, umat Katholik memiliki Paus Benediktus XVI—yang tadinya bernama Kardinal Joseph Ratzinger.
Sejak saat itulah kemudian Ratzinger yang berjuluk “Panzerkardinal” mengendarai tahta Vatikan untuk memimpin lebih dari 1,2 miliar umat Katholik sedunia. Ia mengemban tugas yang berat, sangat berat, untuk melanjutkan sempurnanya kepemimpinan mendiang Paus Yohanes Paulus II. Ia harus menggembalakan umatnya ketika umat Katholik yang melayat ke Vatikan riuh meneriakkan “Santo Subito”. Para takziyah menghiba, meminta sang idola agar diangkat menjadi santo secepatnya.
Ada derajat kesucian yang menguar di Vatikan, sepeninggal Yohanes Paulus II. Ini bermakna bahwa Ratzinger yang meneruskan “karya Tuhan di dunia” harus bisa membawa diri, merawat dan mempertahankan hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh pendahulunya itu. Paus Benediktus XVI untungnya punya haluan yang tak jauh berbeda dibanding Paus Yohanes Paulus II. Benediktus menolak aborsi, penggunaan alat kontrasepsi, euthanasia, perang yang semena-mena, dan masih banyak lagi. Ia punya cukup kemampuan untuk meneruskan tradisi Katholik lewat tahta suci Vatikan. Sayang sekali, setahun setelah memegang tongkat gembala, Paus yang fasih berbahasa Jerman, Italia, Inggris, Latin dan Perancis ini nyaris tergelincir oleh kata-katanya sendiri.
Ia yang memiliki otoritas istimewa untuk menafsirkan Injil tentu paham bahwa kata-kata menjadi mula dari segala kejadian. Kata menjadi firman, menjadi sabda yang kelak abadi dan dibaca umat manusia secara turun-temurun. Kata-kata lantas menjadi ungkapan dari masa lalu untuk menyongsong masa depan. Termasuk, pada akhirnya, masa depan Gereja Katholik Roma. Dan dengan pengalaman ini, Paus Benediktus tanpa sadar telah menggoyahkan posisi Gereja. Ironisnya… dengan kata-kata.
Paus Benediktus XVI membuat umat Islam meradang dengan pernyataan bahwa (kurang lebih) Islam adalah agama yang berdarah-darah karena disiarkan dengan pedang. Paus lantas melakukan koreksi dan lantas meminta maaf dengan tulus. Ia juga menjanjikan bahwa Gereja akan lebih intensif melakukan dialog antaragama untuk merekatkan gading yang telah retak ini. Tentu saja permintaan maaf ini diterima. Kebesaran hati seseorang (muslim, dalam perkara ini) ditentukan oleh kesediaannya untuk memberi pengampunan.
Hanya, tidak ada salahnya bila kita mengetengahkan garis-garis besar (garis-garis besarnya saja!) ceramah Paus Benediktus XVI di Aula Magna, Universitas Regensburg, Jerman, pada 12 September 2006. Bukan untuk menegaskan adanya kesalahan, tetapi untuk menjadi pembelajaran bagi semua yang masih ingin menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Seperti katanya sendiri: “Akal budi, yang tuli terhadap Yang Ilahi dan Religi, yang bersembunyi dalam subkultur saja, tidaklah mampu mendorong dialog lintas budaya.” Di Indonesia dan dunia.

KULIAH PAUS BENEDICTUS XVI: Iman, Akal Budi, dan UniversitasUniversitas Regensburg bangga dengan kedua fakultas teologinya (Protestan dan Katolik) yang mendorong teolog untuk menggunakan akal budi. Keduanya mendorong mahasiswanya untuk selalu mengajukan pertanyaan secara rasional tentang Allah dan melakukannya dalam kaitan dengan tradisi iman Katholik. Semua itu muncul dalam kesadaran, ketika belum lama ini saya membaca bagian dialog yang disunting oleh Prof Th. Khoury (Muenster). Di buku itu, tertulis dialog dari tahun 1391 di Ankara antara Kaisar Manuel II Palaeologos dengan sang bijak dari Persia mengenai agama kristiani dan Islam dan mengupas soal kebenaran keduanya. Tanpa mau masuk ke dalam rinci-rincian, bagaimana hubungan antara umat Ahli Kitab dan Orang Tak Beriman, Kaisar secara mengherankan memakai cara langsung ke dalam pertanyaan utama tentang hubungan antara agama dan kekuasaan kepada rekan bicaranya. Ia berkata, “Tunjukkanlah, apa yang dibawa Muhammad dan Anda hanya akan menemukan yang buruk dan tidak manusiawi, seperti bahwa ia memerintahkan agar iman yang diwartakannya disebarluaskan dengan pedang. Hal itu bertentangan dengan kodrat Allah dan kodrat jiwa.
“Allah tidak mencintai darah, dan tidak bertindak rasional itu bertentangan dengan hakikat Allah. Iman itu buah jiwa, bukan dari tubuh. Maka siapa yang menyuruh orang untuk beriman, perlu menggunakan argumentasi yang baik dan cara berpikir yang benar, bukan kekuatan dan ancaman. Untuk meyakinkan seseorang yang rasional, perlulah orang, bukan tangan atau alat kekerasan atau sesuatu alat, yang dapat mengancamkan kematian.”
Kalimat yang menentukan dalam argumentasi terhadap pentobatan dengan kekerasan berbunyi: “bertindak tidak secara rasional, itu bertentangan dengan kodrat Allah.”
Di sini terkuaklah perbedaan cara orang memahami Allah dan dengan demikian juga dalam mengamalkan agama, yang sekarang merupakan tantangan langsung bagi kita.
Saya pikir, di sini ada nada sama antara apa yang secara Yunani tepat dan apa yang tampak dalam Alkitab mendasari iman akan Allah. Seraya mengubah ayat pertama Kitab Kejadian, Yohannes membukan Prolog Injilnya dengan kata: “Pada mulanya adalah Sabda, dan Sabda adalah Allah.” Itulah yang persis dipakai oleh Kaisar: Allah bertindak dengan Sabda. Sabda itu akal budi dan sekaligus kata. Suatu akal budi, yang kreatif dan dapat mengkomunikasikan diri, secara rasional.
Pada lapisan terdalam terjadilah pertemuan antara iman dan akal budi, antara pencerahan dan religi. Manuel II telah dapat berkata sungguh dari kedalaman hakikat iman kristiani dan sekaligus dari hakikat budaya Yunaninya, yang menyatu dengan iman: bertindak “tidak bersama Logos” itu bertentangan dengan hakikat Allah. Di situ iman tampil tidak lagi sebagai Sabda yang secara historis hidup, melainkan ditancapkan sebagai sistem filosofis.
Etos keilmiahan di universitas adalah kehendak untuk taat pada kebenaran, sekaligus perluasan paham tentang akal budi dan pemakaian akal budi. Dalam Logos yang agung ini, dalam keluasan akal budi ini kami mengundang para rekan bicara untuk berdialog. Tugas universitas adalah senantiasa menemukan hal itu.


Dani Wicaksono

lihat kelanjutannya......

Peran Martti Ahtisaari bagi Politik Luar Negeri Finlandia

Peran Martti Ahtisaari bagi Politik Luar Negeri Finlandia

Sebelum digantikan oleh Tarja Halonen, Martti Oiva Kalevi Ahtisaari adalah Presiden Finlandia yang berjasa memperkenalkan negara produsen Nokia tersebut ke publik dunia. Lahir pada 23 Juni 1937 di Vyborg, Rusia, Martti menjadi Presiden Finlandia periode 1 Maret 1994–1 Maret 2000.
Martti juga tercatat sebagai seorang Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB urusan status Kosovo. Ia pun ternama sebagai diplomat dan mediator untuk PBB dengan reputasi internasional. Bahkan ia melanglang buana ke mana-mana untuk mengupayakan penyelesaian konflik. Ia pernah mempertemukan Viktor Chernomyrdin dengan Slobodan Milosevic untuk mengakhiri pertikaian di Kosovo pada tahun 1999.
Indonesia cukup akrab dengan mediator yang satu ini. Ia yang juga memimpin Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) sejak 2000 lalu didaulat untuk menengahi konflik Aceh sejak Februari 2004. Selama delapan bulan kemudian ia mempersiapkan naskah kesepahaman Helsinki, dan tampil sebagai aktor utama di balik penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005. “Kita duduk di sini untuk menyaksikan puncak proses perdamaian… konflik Aceh… sehingga ke depan rakyat Aceh bisa memulai hidup dalam kedamaian, keadilan, dan dalam masyarakat yang demokratis,” demikian pidato pembukaan Martti Ahtisaari dalam forum bersejarah tersebut.
Seperti katanya, Aceh mengawali era baru. Rakyat Aceh lantas hidup dalam damai, lepas dari segala beban konflik yang mendera puluhan tahun lamanya. Aceh pun menggeliat kembali dan menggulirkan roda kehidupannya secara normal. Pantas kiranya bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Martti pada 18 Agustus 2006. Sebab proses ini tidak akan berlangsung dengan segera tanpa ada dukungan penuh dari Martti dan pemerintah Finlandia.
Adalah Martti pula yang sejak tahun lalu menekankan usulan supaya Uni Eropa mempertimbangkan (kembali) permintaan Turki untuk bergabung dalam persekutuan terbesar antarnegara itu. Menurut Martti, Turki telah memenuhi dua syarat utama untuk menjadi anggota UE: reformasi komprehensif untuk memperkuat penegakan hukum dan HAM, serta persetujuan terhadap Protokol Adaptasi dari Perjanjian Ankara—yang melebarkan status keanggotaan UE. Pengakuan Turki terhadap kedaulatan Republik Siprus, termasuk perluasan wilayah Siprus hingga ke sebelah utara pulau itu, menurut Martti, seharusnya tidak dianggap sebagai prasyarat untuk memulai pembicaraan tersebut.
Lagi pula, Customs Union yang dirumuskan sejak sebelas tahun lalu memperbolehkan adanya perdagangan bebas antarnegara Eropa, asal tidak menyangkut komoditas agrikultural. Dan dengan terpenuhinya syarat-syarat lain, tidak ada alasan lagi bagi UE untuk selalu menolak proposal Turki untuk menjadi anggota tetap UE.
Dan sekarang Presiden Finlandia menjabat sebagai pemimpin dari 25 negara yang bersatu. Barangkali usulan Martti akan lebih mendapat tempat untuk dibicarakan lagi. Ini penting tidak hanya bagi Finlandia, tetapi juga UE secara umum. Finlandia akan semakin harum namanya sebagai negara yang benar-benar terlatih sebagai mediator, dan Uni Eropa tidak lagi diolok-olok sebagai sebuah persekutuan yang ambigu dan pilih kasih.


Dani Wicaksono/Wikipedia/Crisis Management Initiatives

lihat kelanjutannya......